Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah melaporkan ke  Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal penggunaan pengawas proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkewarganegaraan asing atau bule.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan agar menjaga kualitas dari pembangunan seluruh infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kita pake bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023).

Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendara pada 17 Agustus mendatang.

"Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," ungkapnya.

Selain itu, Luhut menjelaskan, pihaknya tengah mengejar model bisnis khususnya status tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini, ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini.

"Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target harus selesai. Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana, kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk itu semua akan bisa kita lakukan," jelas dia.

Baca juga: XL Axiata Perkuat Infrastruktur Teknologi 4G di IKN

Harga tanah menjadi hal kunci utama untuk menarik investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

"Valuasi tanah segera kita minta appraisal untuk menghitung. Dan setiap 6 bulan harga tanah akan berubah, karena infrastruktur makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," papar dia.