Duduk Perkara Caleg DPD NasDem di Indramayu Klaim Diminta Mahar Rp3,5 Miliar untuk Kompensasi
Berikut duduk perkara kader NasDem di Indramayu dimintai mahar lebih dari Rp3,5 miliar jika ingin pindah nomor urut.
Penulis: Rifqah
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Caleg DPD Partai NasDem di Indramayu, mengaku dimintai mahar Rp3,5 miliar untuk ganti nomor urut untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Hal tersebut dikatakan oleh Husen Ibrahim, Ketua DPD Partai NasDem di Indramayu.
Belakangan diketahui Husen Ibrahim sudah tak lagi menjabat Ketua DPD Partai NasDem di Indramayu.
Husen mengatakan klaim permintaan mahar Rp3,5 miliar tersebut sebagai syarat untuknya apabila ingin pindah ke nomor urut 2.
"Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasinya," jelasnya, dikutip dari Wartakotalive.com.
Husen Ibrahim diketahui tak jadi berada pada posisi nomor 1 di dapil 8 untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti.
Padahal, sebelumnya, Husen sudah dijanjikan oleh Ketua DPW Jabar VIII akan mendapatkan nomor urut 1.
"Kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3," kata Husen.
Baca juga: AHY akan Bertemu Puan, NasDem Curiga PDIP Punya Niat Buruk, PKS Tak Khawatir Demokrat Pindah Koalisi
Karena permasalaha tersebut, ratusan kader Partai NasDem di Indramayu pun ricuh.
Mereka melempar seragam dan menyatakan pengunduran diri saat rapat di Kantor DPD Partai NasDem Indramayu.
Selain itu, para pendukung Husen Ibrahim juga mundur massal dari Partai NasDem karena kecewa dengan ketua dewan pimpinan pusat Partai NasDem.
NasDem Ancam Laporkan Husen Ibrahim
Menanggapi tudingan dari Husen tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), Rajiv membantah adanya praktik jual beli nomor urut calon anggota legislatif di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk di DPD Partai NasDem Indramayu.
"NasDem dengan tegas membantah adanya politik mahar dan jual beli nomor urut di Jawa Barat termasuk di Indramayu," kata Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.
