Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan pengetatan pengawasan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencegah intervensi kepala daerah yang menyusun aturan sendiri, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran yang berujung tindak pidana korupsi.

Hal ini di sampaikannya menanggapi kasus Bupati nonaktif Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo yang di OTT KPK terkait perkara suap jual beli jabatan dan sudah divonis 6,5 tahun penjara karena terbukti melakukan gratifikasi dengan menerima suap.

Guspardi tidak menampik bahwa praktik jual beli jabatan di lingkaran Pemerintah Daerah masih kerap terjadi dengan berbagai dalih dan seolah susah untuk di hentikan.

Menurutnya ppportunistic behavior atau perilaku untuk mendapatkan kesempatan meski dengan cara yang kurang baik atau ilegal masih belum bisa ditinggalkan oleh para Kepala Daerah.

"Terbukti, sepanjang tahun 2022 menurut catatan KPK sudah ada 6 orang Kepala Daerah dari berbagai daerah di Indonesia yang ditangkap karena terlibat suap dan gratifikasi jual beli jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Tito Karnavian Ingatkan Pemda untuk Cegah Penimbunan Bawang Putih

Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, pemerintah harus mencari formulasi yang tepat sebagai solusi terbaik untuk menghindari para Kepala Daerah menggunakan kekuasannya dengan cara yang tidak benar sehingga memicu tindak pidana korupsi.

Potensi jual beli jabatan masih akan terus terjadi apabila Pemerintah tidak membuat aturan yang jelas mengenai promosi, rotasi, mutasi maupun lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kemudian harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat dengan sistem yang tidak bisa diintervensi, agar kepala daerah tidak semena-mena membuat aturan sendiri guna menghindari potensi jual beli jabatan yang memungkinkan terjadi tindak pidana korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, diharapkan para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN.

Sementara itu pemerintah pusat juga harus serius melakukan evaluasi hingga ke dinas-dinas terkait untuk memberantas dan mengantisipasi kecurangan yang terjadi di Pemda.

"Dan Komisi II DPR RI akan senantiasa dan berkomitmen akan mengawal berbagai kebijakan yang dilakukan Pemda untuk menghindari praktik jual beli jabatan demi menjaga integritas dan profesionalisme ASN," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.