Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PRT Migran Taiwan Minta Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT di Indonesia 

Fajar mendesak pemerintah Indonesia untuk sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in PRT Migran Taiwan Minta Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT di Indonesia 
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa dari Koalisi Sipil Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Anggota Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (Ganas Community) Taiwan sekaligus PRT migran Taiwan, Fajar mendesak pemerintah Indonesia untuk sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (Ganas Community) Taiwan sekaligus PRT migran Taiwan, Fajar mendesak pemerintah Indonesia untuk sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Adapun hal itu disampaikannya pada diskusi daring bertajuk bertajuk "Suarakan Dukungan: Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PRT Terlindungi, Pemberi Kerja Terjamin," Kamis, (15/6/2023).

Baca juga: Sejumlah Pekerja Rumah Tangga Optimis DPR Bakal Sahkan RUU PRT




"Negara hadir untuk WNI itu yang selalu disuarakan. Namun negara belum hadir untuk rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai PRT di dalam negeri sendiri," kata Fajar.

Maka sebab itu ia bersama dengan rekan-rekan PRT Migran Taiwan mendesak pemerintah di Indonesia untuk segara sahkan RUU PPRT.

"Kami PRT Indonesia di Taiwan mendukung perjuangan teman-teman di Indonesia dan mendorong pemerintah khususnya anggota DPR segera sahkan RUU PPRT di Indonesia," tegasnya.

Baca juga: Aniaya 2 PRT, Ibu dan Anak di Lampung Jadi Tersangka

Tak hanya itu, Fajar juga mengimbau pada Pemilu 2024 tidak ada yang menjual janji-janji yang tak pernah terbukti untuk PRT.

BERITA TERKAIT

"Kami juga berharap jangan sampai pada pemilihan umum mendatang menjual janji-janji dan tidak pernah ada bukti untuk dipenuhi," jelasnya.

Fajar mengungkapkan pihaknya menunggu kerja nyata dan itikad pemerintah untuk melindungi segenap rakyatnya.

"Kami juga menunggu bukti kerja nyata dan itikad pemerintah dan anggota DPR bahwa negara serius untuk melindungi rakyatnya. Tanpa memandang status visa dan jenis pekerjaan. Kami adalah manusia, bekerja dan bukan budak," tuturnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas