Populer Nasional: Dugaan Kasus Korupsi Seret Denny Indrayana Diungkit - Usulan Sandi Cawapres Ganjar
Berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, diungkitnya kasus dugaan korupsi Denny Indrayana hingga PPP usulkan Sandiaga Uno Cawapres Ganjar.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.
Mulai dari dugaan kasus korupsi sistem pembayaran paspor secara elektronik atau payment gateway yang menyeret nama Denny Indrayana 2015 silam, kembali diungkit pelapor.
Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.
Respons PDIP terhadap putusan MK juga menjadi berita populer selanjutnya.
Mengingat PDIP menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang mendukung sistem proporsional tertutup.
Dari kancah Pilpres 2024, PPP mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai bakal Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
1. Dugaan Kasus Korupsi Denny Indrayana Diungkit
Andi Syamsul Bahri, pelapor dugaan korupsi implementasi sistem pembayaran paspor secara elektronik atau Payment Gateway menanyakan kasusnya yang kini jalan di tempat.
Diketahui, dalam kasus tersebut, eks Wamenkumham RI, Denny Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2015 silam.
Namun, hingga kini kasus tersebut tidak ada kejelasannya karena tak kunjung diadili di pengadilan.
"Seharusnya perkara ini dilanjutkan ke ranah Pengadilan Tipikor Jakarta, tapi sampai saat ini perkara tersebut belum pernah didaftarkan oleh Kejaksaan RI sebagai Perkara Korupsi dan disidangkan sebagaimana mestinya," kata Andi Samsul Bahri kepada Tribunnews.com, Rabu (16/3/2023).
2. Putusan MK Sistem Pemilu 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2024 dalam sidang pleno yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
"Dalam pokok permohonan: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Anwar Usman dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI.
Dalam pendapatnya, MK mengungkapkan tidak ada yang perlu ditakutkan terkait sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 dapat menimbulkan ancaman bagi Indonesia.
MK pun membeberkan beberapa hal yang melandasinya, seperti adanya aturan terkait aktor politik yang dilarang untuk memiliki pandangan merusak ideologi negara hingga langkah-langkah teknis seperti membatalkan pencalonan legislator terpilih jika membahayakan ideologi dan NKRI.
3. Respons PDIP Soal Putusan MK
Diketahui, sebelumnya pada Februari 2022, wacana soal sistem pemilu 2024 proporsional tertutup pertama kali digaungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
PDIP menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang mendukung sistem proporsional tertutup.
Alasan PDIP mengajukan wacana sistem pemilu tertutup lantaran parpol besutan Megawati Soekarnoputri menganggap sistem proporsional terbuka menelan ongkos pemilu mahal.
Anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan, memastikan PDIP menerima putusan MK tersebut.
Hal tersebut juga merupakan cerminan dari demokrasi.
4. PPP Usul Sandi Uno Jadi Cawapres Ganjar
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal Sandiaga Uno yang sudah resmi menjadi kader PPP pada Rabu (14/6/2023).
"(Nama Sandiaga) Itu sudah disampaikan dan kemudian ya sudah direspons ya seluruh nama-nama itu masuk," kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/6/2023).
Hasto pun menyampaikan, langkah selanjutnya adalah PDIP bersama partai politik pengusung Ganjar bakal melakukan kajian atas nama-nama kandidat cawapres.
(Tribunnews.com)
