TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Eks Wamenkumham Denny Indrayana untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Denny soal rumor Anies Baswedan bakal dijerat KPK ihwal kasus Formula E.

"Hal tersebut dapat mengurangi kredibilitas Mas Denny sebagai seseorang yang memiliki titel dan gelar akademik," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Memang, dikatakan Viva, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat.

Namun, Viva menilai pernyataan itu juga harus dipertanggungjawabkan.

"Saya pribadi tidak menginginkan jika Mas Denny yang pernah masuk di kabinet kemudian disamakan dengan kelompok penyebar hoaks, jadi pabrik informasi palsu lalu diasumsikan sebagai sumber kebenaran," sambungnya.

Menurutnya Presiden Jokowi sedang membangun demokrasi dan partisipasi semua pihak diperlukan untuk mencerdaskan publik.

"Pemerintah juga membutuhkan kekuatan non negara untuk memperkuat civil society sebagai kaum kritis, independen, mampu membatasi intervensi negara, dan cerdas," kata dia.

"Hal itu bertujuan agar ada check and balances untuk menambah kualitas demokrasi. Jangan Mas Denny disamakan dengan kelompok penyebar hoax dan memproduksi informasi palsu," pungkas Viva.

Sebelumnya, Denny Indrayana menyebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi di KPK.

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," katanya.

Disebut Denny, setelah KPK 19 kali ekspose--ini pemecah rekor--seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka.

"Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo."

Denny mengaku tidak terkejut mendengar informasi ini.

Ia menyatakan, pernah menulis," “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

4. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

Baca juga: Tanggapi Denny Indrayana, KPK Jawab Isu Soal Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E

5. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

6. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

7. Ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

8. Kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.

9. Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

10. Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Satu-persatu, tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti. Saya berharap, Presiden JokowI menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterusteruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?"

"Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru."