TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali buka suara mengenai informasi Eks Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal diincar untuk dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahmad Ali pun mengaku dirinya memiliki perspektif lain terkait isu penjegalan Anies Baswedan sebagai capres tersebut.

Baginya, Eks Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dijegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. 

"Kalau persoalannya jegal menjegal percaya deh yang akan menjegal Anies itu bukan dari eksternal, tapi dari internal sendiri. Saya sepakat dengan Pak Mahfud," kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/6/2023).

Isu penjegalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Anies.

Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies.

"Makanya saya bilang, ya nawaitunya partai koalisi ini apa. Mengantar Anies jadi presiden atau meminta mau ingin jadi wapres Anies, nah itu dulu. Jadi kalau kemudian jangan menuduh pihak eksternal akan menjegal Anies, saya kalau eksternal mau menjegal saya sudah lama terjadi," jelasnya.

Ia pun mempertanyakan komitmen parpol yang telah mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebab, ada parpol yang perkataan dan perilakunya justru bertolak belakang.

"Yang paling penting itu adalah bagaimana internal koalisi sudahkah antara perkataan dan perbuatannya sama, satu itu. Kalau itu tidak, itu Anies akan terjegal sendirinya, jangan tuduh orang lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana menyebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi di KPK.

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," katanya.

Disebut Denny, setelah KPK 19 kali ekspose--ini pemecah rekor--seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka.

"Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo."

Denny mengaku tidak terkejut mendengar informasi ini.

Ia menyatakan, pernah menulis," “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

4. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

5. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

6. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca juga: PPP Minta Denny Indrayana Tak Buat Gaduh soal Isu Anies Bakal Jadi Tersangka KPK

7. Ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

8. Kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.

9. Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

10. Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Satu-persatu, tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti. Saya berharap, Presiden JokowI menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterusteruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?"

"Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru."