Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

TB Hasanuddin Prediksi Kepala BNPB Suharyanto Paling Berpeluang Menjadi Kasad Gantikan Dudung

TB Hasanuddin memprediksi Suharyanto yang paling berpeluang menjadi Kasad menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan pensiun 1 Desember 2023.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in TB Hasanuddin Prediksi Kepala BNPB Suharyanto Paling Berpeluang Menjadi Kasad Gantikan Dudung
Dokumentasi BNPB
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. TB Hasanuddin memprediksi Suharyanto yang paling berpeluang menjadi Kasad menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan pensiun 1 Desember 2023. 

Sementara terkait pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, menurut Hasanuddin agak sulit diprediksi.

"Idealnya Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo berasal dari matra angkatan darat atau angkatan udara," tuturnya.

Tetapi, kata Hasanuddin, di saat yang sama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memasuki masa purnatugas.

Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo yang mengakhiri pengabdian di militer pada akhir April 2024.

Hanya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali yang masih lama bertugas, yaitu sampai akhir April 2025.

Dengan komposisi tersebut, bisa saja pengganti Yudo itu berasal dari matra laut karena menurut Undang-Undang tidak harus berurutan.

Baca juga: Soal Tudingan Penyerobotan Lahan TNI di Bekasi, Panglima Yudo Margono Diduga Dapat Masukan Keliru

"Bisa saja Kepala Staf Angkatan Laut saat ini Laksamana Ali dapat diangkat menjadi Panglima TNI. Tetapi apa mungkin dari laut geser ke laut lagi," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Jika dikomparasikan dengan metode perimbangan kekuatan matra dan pergiliran jabatan, maka seharusnya Panglima TNI berikutnya dijabat perwira tinggi (pati) TNI AD.

Tapi menurutnya, bila dari TNI Angkatan Darat atau Udara juga tidak mungkin karena Kasad dan Kasau juga memasuki masa pensiun.

"Sehingga untuk menyiapkan jabatan Panglima TNI harus ada keputusan khusus dari Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang hak prerogratif. Apalagi posisi Kasad dan Panglima TNI ini sangat strategis karena saat ini akan menghadapi Pemilu dan pilpres," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas