BP2MI Duga Oknum TNI-Polri, Kementerian, Lembaga, Hingga Pemda Jadi Backing TPPO
Sindikat TPPO menjadi kelompok yang tidak tersentuh karena dibacking oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan tersebut.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga oknum dari TNI, Polri, Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah menjadi backing Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mengatakan sindikat TPPO menjadi kelompok yang tidak tersentuh karena dibacking oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan tersebut.
"Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari tiga tahun lalu saya katakan bahwa kenapa mereka menjadi kelompok yang untouchable di negeri ini, karena selalu dibacking oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan," kata Benny saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (4/7/2023).
"Dan ini era keterbukaan. Saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini," sambung dia.
Baca juga: Pegawai BP2MI Diduga Kuat Terima Aliran Dana Dari Sindikat TPPO
Terkait oknum di BP2MI, ia mengatakan delapan bulan lalu telah memecat seorang pegawainya karena diduga terlibat dalam kasus TPPO.
Ia pun telah mengumumkannya ke publik di antaranya agar ada hukuman sosial.
"Delapan bulan lalu saya pecat satu orang anggota staf BP2MI yang diduga terlibat dan saya umumkan melalui konferensi pers, live lewat medsos kita, agar ada hukuman sosial," kata Benny.
