Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat buka suara soal munculnya nama Adamsyah Wahab alias Don Adam dalam perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G Kemenkominfo.

Nama Don Adam sendiri diketahui merupakan manta calon legislatif dari Partai Demokrat yang pernah bertarung di Pileg 2019.

Menyikapi hal ini, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membenarkan kalau yang bersangkutan merupakan mantan caleg, namun, saat itu perkara korupsi BTS belum terjadi atau tepatnya pada tahun 2019.

"Benar, tapi saat itu belum ada perkara mega korupsi BTS. Mencermati gambar yang beredar sebagai Caleg Demokrat, ini desain yang umum pada Pileg 2019 yang lalu. Saat itu belum ada peristiwa tindak pidana mega korupsi BTS yang baru terjadi diperiode kedua Pak Jokowi sekarang," kata Kamhar kepada Tribunnewscom, Selasa (11/7/2023).

Meski demikian untuk saat ini bahkan saat pengusutan terjadi korupsi BTS itu, Kamhar meyakini kalau yang bersangkutan sudah bukanlah caleg di Demokrat.

Bahkan nama Adamsyah tidak terdaftar pada Dapil Jabar II yang diduga menjadi Dapil Adamsyah saat maju di Pileg 2019 lalu.

"Kami telah melakukan cek and ricek, nama tersebut tak ada dalam daftar Bacaleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Jabar II yang didaftarkan ke KPU pada 14 Mei yang lalu," kata Kamhar.

Baca juga: Don Adam akan Dipanggil Kejagung Imbas Foto Viral Bareng Tumpukan Dolar AS Diduga Terkait Kasus BTS

Dengan begitu, Kamhar menegaskan kalau saat ini Adamsyah Wahab tidak memiliki keterkaitan dengan Partai Demokrat.

"Jadi kami pastikan M. Adamsyah ini bukan Caleg Partai Demokrat pada Pileg 2024 mendatang," tukas dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung bakal memanggil aktivis Pro Demokrasi (Prodem) sekaligus mantan calon legislatif (caleg) Partai Demokrat, Adamsyah Wahab alias Don Adam.

Pemanggilan itu berkaitan dengan viralnya foto Don Adam dengan tumpukan dolar yang diduga berhubungan dengan kasus korupsi tower BTS Kominfo.

Viralnya foto Don Adam yang juga merupakan mantan caleg itu pun sudah diketahui oleh Kejaksaan Agung.

"Kita sudah mendapatkan Twitter, Instagram juga kita dapatkan. Pasti kita juga akan panggil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Senin (10/7/2023).

Pendalaman terkait isu yang beredar di media sosial itu pun dipastikan bakal didalami oleh Kejaksaan Agung.

"Bukan belum ada rencana, pasti kita panggil. Semua yang beredar di masyarakat kita klarifikasi ya biar kita enggak dibilang melempem," katanya.