Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga.

Hasilnya TNI masih menjadi lembaga yang dipercaya publik dengan angka 88 persen, disusul Presiden 83 persen, Kejaksaan Agung 69 persen, Polri 65 persen, KPK 64 persen, Media Massa 62 persen, DPR 54 Persen, Partai Politik 51 persen.

Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling tinggi tingkat kepercayaan publiknya dibanding lembaga lain.

“Tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan kini 69 persen, berada di atas KPK yang mendapatkan 64 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik Terhadap Isu-Isu Nasional’ secara virtual, Selasa (11/7/2023).

Menurut Djayadi, sepanjang tahun 2023, Kejaksaan berhasil menjaga tren positif terkait kepercayaan publik. Buktinya, sedari Januari hingga Juli tahun ini, Kejaksaan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

“Temuan Januari, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan ada di angka 60 persen. Pada Februari hingga April, bertahan di 68 persen. Memasuki Juli, ada peningkatan menjadi 69 persen,” ungkap Djayadi.

Dalam sejumlah temuan survei opini publik, Kejaksaan konsisten berada di level tiga besar terkait kepercayaan lembaga. Kejaksaan hanya berada di bawah TNI dan Presiden. Keberhasilan Kejaksaan berada di tiga besar tidak terlepas dari sejumlah kasus besar yang berhasil dibongkar diantaranya kasus korupsi BTS.

Sementara itu trend penegakan hukum di Indonesia berdasarkan survei tersebut cenderung positif. Sebanyak 35 persen responden menyatakan penegakan hukum di Indonesia baik sementara 27 persen menilai buruk.

Baca juga: Kejaksaan Agung Berharap Penanganan Kasus Korupsi BTS Kominfo Tak Timbulkan Polemik Negatif

"Kondisi penegakan hukum trendnya tidak memiliki perubahan berarti dalam 6 bulan terakhir," katanya.