PDIP Percaya Budi Arie bisa Kembalikan Marwah Kominfo, PPP Sebut Bisa Hindari Kegaduhan
Presiden Jokowi tunjuk Budi Arie jadi Menkominfo, PDIP percaya Budi Arie bisa kembalikan marwah Kominfo, PPP sebut bisa hindari kegaduhan.
Penulis: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi tunjuk Budi Arie jadi Menkominfo gantikan Johnney G Plate yang kini duduk di kursi terdakwa karena perkara korupsi.
PDIP maupun NasDem satu suara, tidak khawatir dengan pilihan Jokowi menunjuk Budi Arie jadi Menkominfo.
Keduanya juga kompak menghormati keputusan Jokowi, karena urusan menteri merupakan hak prerogratif presiden.
PDIP pun meyakini dipilihnya Budi Arie bisa mengembalikan marwah Kominfo.
Sebab, Kementerian Kominfo menjadi salah satu kementerian teknis yang mendukung terciptanya kecerdasan untuk anak bangsa.
Sementara itu PPP nilai dipilihnya Budi Arie untuk menghindari kegaduhan.
Untuk diketahui dipilihnya Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menimbulkan spekulasi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto maju Pilpres 2024.
Pasalnya, Budi Arie yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi, Projo disebut mendukung pencapresan Prabowo.
Terkait hal itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tak sependapat.
Sebab, menurutnya Jokowi memilih orang netral untuk menggantikan Johnny G Plate sebagai Menkominfo termasuk bagian dari menghindari kegaduhan.
Jokowi Tunjuk Budi Arie jadi Menkominfo, PDIP: Bisa Kembalikan Marwah Kominfo
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) merasa tidak khawatir ditunjuknya Ketua Umum Projo Budi Arie sebagai Menkominfo RI menggantikan kursi Johnny G Plate diduga akan disalahgunakan untuk kepentingan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mendasar bahwa kursi Menkominfo saat ini diisi oleh seorang yang merupakan relawan berat Jokowi.
Hasto menyebut, sejatinya nanti Budi Arie dalam bekerja menjabat sebagai menteri, pasti ada pengawasan yang melekat kepada yang bersangkutan.
"Ya kita di dalam sistem tata pemerintahan kan ada pengawas yaitu dijalankan oleh DPR RI dengan berbagai persoalan yang terkait dengan kominfo sebelumnya," kata Hasto kepada awak media, dikutip Selasa (18/7/2023).
Justru Hasto berkeyakinan kalau Menkominfo yang baru dilantik oleh Jokowi tersebut, bisa mengembalikan marwah Kementerian Kominfo mendatang.
Agar kata dia, tidak lagi jabatan tersebut disalahagunakan, termasuk dalam menjalankan fungsi komunikasi.
"Akan mendorong menteri yang baru untuk dapat menjaga marwah dari menteri kominfo agar tidak lagi disalahgunakan termasuk di dalam menjalankan suatu fungsi-fungsi komunikasi negara," ucap dia.
Sebab, Kementerian Kominfo menjadi salah satu kementerian teknis yang mendukung terciptanya kecerdasan untuk anak bangsa.
Sehingga menurut dia, seluruh aspek yang ada di kementerian tersebut harus dioptimalkan, bukan malah sebaliknya.
"Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini merupakan hal yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya," tukas dia.
PPP Sebut Dipilihnya Budi Arie Setiadi Sebagai Menkominfo untuk Hindari Kegaduhan
Dipilihnya Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menimbulkan spekulasi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto maju Pilpres 2024.
Pasalnya, Budi Arie yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi, Projo disebut mendukung pencapresan Prabowo.
Terkait hal itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tak sependapat.
Sebab, menurutnya Jokowi memilih orang netral untuk menggantikan Johnny G Plate sebagai Menkominfo.
"Kami melihat pak Jokowi mengambil orang netral supaya tidak menimbulkan kegaduhan di kabinet, kan sebelumnya orang partai," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Awiek, sapaan akrab Baidowi, justru berpendapat jika pengganti Johnny G Plate berasal dari kader partai akan menimbulkan kegaduhan.
Johnny G Plate diketahui merupakan kader Partai NasDem yang terjerat kasus dugaan korupsi BTS.
"Ketika diambil oleh orang partai yang berbeda itu pasti menimbulkan kegaduhan, ketidaknyamanan," ujarnya.
"Tapi kalau kemudian diambil penggantinya orang netral kan no problem, hak prerogarif dari presiden Jokowi, dan sampai hari ini Projo belum menentukan sikap resmi," kata Awiek.
Adapun Presiden Jokowi telah melantik Budi Arie sebagai Menkominfo menggantikan Johnny Gerland Plate di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden Nomor 62P/tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri komunikasi dan informatika kabinet Indonesia maju 2019-2024 dan keputusan presiden 32N/tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan kabinet Indonesia Maju.
Surya Paloh Akui Bahas Soal Reshuffle Kabinet
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan ada pembahasan terkait reshuffle kabinet saat dirinya bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Senin (17/7/2023) sore.
Surya Paloh sempat tertawa saat disinggung wartawan soal ada atau tidaknya reshuffle dibahas dirinya dengan Jokowi.
Hal tersebut dikarenakan Menkominfo yang sebelumnya dijabat kader NasDem Johnny G Plate, kini diganti Ketua Projo Budi Arie Setiadi.
"Ada lah dikit-dikit (pembahasan reshuffle)," kata Surya Paloh diiringi dengan gelak tawanya saat ditemui di NasDem Tower, Selasa (18/7/2023).
Surya Paloh Tak Masalah Jokowi Pilih Budi Arie sebagai Menkominfo
Meski demikian, Surya Paloh menyatakan tidak masalah dengan keputusan reshuffle yang diambil Jokowi.
Sebab menurutnya, keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif murni milik presiden.
Sehingga, mau dilakukan kapan, dimana, dan posisi apa yang diganti, menurut dia itu tidak ada masalahnya.
"Saya berulang kali mengatakan, itu hak prerogatifnya presiden, memang dia menggunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar, artinya presiden bisa menentukan, mau pagi mau siang mau sore, mau jalan terus mau reshuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang konstitusi, bukan ngada-ngada," kata dia.
Dengan begitu, NasDem kata Surya Paloh menghormati terkait keputusan Presiden Jokowi tersebut.
Pengamat Nilai Presiden Jokowi Tepat Pilih Budi Arie sebagai Menkominfo
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023) pagi.
Sebelumnya, pria kelahiran 20 April 1969 itu saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, keputusan Presiden Jokowi memilih Budi Arie sebagai Menkominfo dinilai sudah tepat.
Qodari menjelaskan setidaknya dua alasan yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam memutuskan Budi Arie sebagai Menkominfo.
Pertama, Qodari menyebut kekosongan posisi di Kementerian Kominfo karena ada kasus korupsi BTS yang menyeret Johnny G Plate dari Partai Nasdem.
Sementara itu, jika diisi oleh partai lain akan mengubah peta konstelasi, sehingga pilihan Jokowi jatuh pada relawan menjadi sangat tepat.
Di sisi lain, Qodari melihat Partai Nasdem sudah tidak lagi seirama dengan Jokowi karena mengusung jargon perubahan sejak mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.
Hal itu dinilai kontra dengan pemerintah yang mengusung gagasan keberlanjutan.
"Jadi memang agak sulit Menkominfo ini di tangan Nasdem," kata Qodari, kepada wartawan Senin (17/7/2023).
Budi Arie Memiliki Banyak Pengalaman dalam Bidang Komunikasi Publik
Qodari menilai, posisi Kementerian Kominfo sangat strategis dalam konteks komunikasi publik.
Pasalnya, Kominfo adalah pihak yang berperan besar dalam mengkomunikasikan keberhasilan dari pemerintahan sekarang ini.
"Nah kalau menterinya dari partai yang wacana perubahan kan tentu tidak bisa diharapkan bahwa tone keberhasilan dan keberlanjutan itu akan muncul," ujarnya.
Kedua, Qodari melihat sosok Budi Arie memiliki banyak pengalaman dalam bidang komunikasi publik.
"Kenapa Budi Arie, saya lihat dia sebagai seorang individu punya pengalaman di bidang media pernah dalam sejarah hidupnya itu menjadi misalnya Pemimpin Redaksi Suara Mahasiswa UI," ujar Qodari
Diketahui, Budi Arie pernah menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI tahun 1993-1994, ia juga pernah mengelola Mingguan Media Indonesia tahun 1994-1996.
Saat era reformasi, Budi Arie mendirikan Surat Kabar ‘BERGERAK’ yang kritis terhadap pemerintah tahun 1998, kemudian ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Budi menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.
Dengan pengalamannya tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Budi Arie akan lebih mudah dalam menyampaikan keberhasilan dan program pemerintah kepada masyarakat dengan maksimal.
“Kemudian posisi dia sebagai relawan pada hari ini menurut saya juga memberikan jaminan bahwa suara atau konten yang akan dibawa adalah konten-konten keberhasilan pemerintahan," katanya.
Lebih lanjut, selain sebagai jurnalis senior, Budi Arie juga terkenal sebagai aktivis sejak zaman mahasiswa yang tangguh di lapangan itu konsisten membela dan berada di belakang Presiden Jokowi.
“Pada hari ini yang paling konsisten berada di belakang Pak Jokowi itu kan relawan karena kalau partai politik ini suka punya logika-logikanya sendiri begitu yang belum tentu sejalan dengan Pak Jokowi,” ucapnya.
Saat ini kata Qodari, Budi adalah Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), salah satu kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi sejak 2014 lalu dan dikenal loyal serta tegak lurus dengan perintah Presiden Jokowi.
Dalam Sejarahnya, Budi Arie dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995). Aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.
Kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI). Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada tahun 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar (KB) UI.
“Pengalaman dia lapangan, pengalaman dia istilahnya membela Pak Jokowi bahkan ketika Pak Jokowi belum ditetapkan PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada tahun 2013 itu memberikan semacam garansi bahwa Budi sudah tahu betul mengenai Pak Jokowi luar dalam, bisa menyusun wacana atau argumentasi yang memperkuat Pak Jokowi dan saya kira itu yang diambil dari seorang Budi Ari Setiadi pada hari ini,” ucapnya.
Baca juga: Budi Arie Setiadi Jabat Menkominfo, Tetap Jadi Ketua Umum Projo
Qodari menambahkan, loyalitas yang ditunjukkan Budi Arie kepada Jokowi sejak sebelum menjabat presiden tersebut, memberikan kepercayaan kepala negara kepada Budi Arie untuk mensukseskan agenda dan pencapaian pemerintahan ke depan secara maksimal.
“Apalagi beberapa relawan yang saya kira statement-nya itu tegak lurus dengan Jokowi, pada hari ini kan relawan itu kan saya lihat ada dua kategori ada yang sudah berpihak ada juga yang masih katakanlah tegak lurus kepada Jokowi,” katanya.
“Yang tegak lurus kepada Jokowi inilah yang sekiranya memberikan jaminan mengenai wacana keberpihakan kepada Jokowi yang bersifat maksimal,” pungkas Qodari. (tribun network/thf/Tribunnews.com)