Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) angkat suara terkait pemberitaan dugaan adanya peserta titipan dalam formasi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2023.

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibra, BPIP menjadi penanggung jawab kordinasi program Paskibraka.

Staf khusus dewan pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo memastikan proses seleksi Paskibraka dilakukan secara transparan.

Sebab pendaftaran calon Paskibraka dilakukan melalui sistem rekrutmen dan seleksi secara daring (online) melalui Transparansi Paskibraka.

"Dengan aplikasi ini, mengurangi kecurangan dan mengurangi titipan," kata Benny saat ditemui Perpustakaan Nasional, Minggu (30/7/2023).

Baca juga: Batal Jadi Anggota Paskibraka Nasional, Fabian Kini Mundur dari Paskibraka Jateng

Benny mengatakan mulai tahun 2023, proses rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka dilaksanakan dengan dukungan aplikasi Transparansi Paskibraka, sehingga dapat terpantau proses beserta hasilnya dari sejak tingkat Kabupaten/Kota.

BPIP berupaya membuka akses dan memberikan kesempatan yang sama kepada pelajar putra dan putri setingkat SMA yang ingin menjadi Paskibraka Nasional melalui proses seleksi.

"Sekarang anak-anak itu menjadi lebih yakin, lebih fair. Kalau dulu anak pejabat diberi posisi, sekarang tidak bisa lagi," katanya.

Baca juga: Viral Siswi Gagal jadi Paskibraka Nasional, Diganti secara Tiba-tiba, Padahal Sudah Berusaha Keras

Tercatat sebanyak 100 ribu pelajar yang mendaftar sebagai calon Paskibraka pada aplikasi Transparansi Paskibraka di tahun ini.

Benny mengatakan calon Paskibraka di seluruh tingkatan dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, Kesamaptaan, Peraturan baris-berbaris dan kepribadian.

Ia memastikan semua Paskibraka Nasional yang terpilih wajib lolos persyaratan dan tidak boleh diintervensi pihak manapun.

"Semua dilihat berdasarkan kompetensi, tidak bisa kompromi. Jadi harus lolos persyaratan. Persyaratan itu tidak boleh dikurangi. Ini instruksi dari ketua dewan pengarah BPIP, Ibu Megawati yang mengatakan seleksi tidak boleh diintervensi siapapun," katanya.