Mendagri Minta Pemerintah Daerah Berperan Aktif Cegah Kekerasan di Sekolah
Mendagri meminta Pemerintah Daerah untuk berperan aktif mencegah kekerasan di lingkungan sekolah.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah untuk berperan aktif mencegah kekerasan di lingkungan sekolah.
Tito mendukung terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP).
"Kami dari Kemendagri akan siap untuk mendukung sepenuhnya agar 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten semua berada pada kapal yang sama," ujar Tito dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25, Selasa (8/8/2023).
Dirinya menilai Permendikbudristek PPSKP dibuat bukan hanya top to down, tapi juga sudah menjaring dan berkomunikasi dengan banyak pihak.
Kemendagri, kata Tito, bakal mendorong aturan ini menjadi peraturan daerah (Perda).
“Kita akan sosialisasikan kepada rekan-rekan di daerah dan nanti kalau ada salah satu tugasnya membuat peraturan turunan daripada Permendikbduristek ini, kita siap juga untuk mendukung, ada opsi peraturan kepala daerah bahkan bila perlu diangkat lebih tinggi menjadi peraturan daerah," tutur Tito.
Seperti diketahui, Kemendikbudristek meluncurkan Permendikbudristek PPKSP sebagai Merdeka Belajar Episode ke-25.
Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan.
Peraturan ini lahir untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi.
“Untuk itulah, beberapa tahun terakhir kami melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan yang pada hari ini akan kita luncurkan bersama yaitu Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,” ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25, Selasa (8/8/2023).
Permendikbudristek ini akan membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban.
