Pendukung Jokowi Laporkan Hashim Djojohadikusumo ke Polisi soal Dugaan Sebarkan Hoaks
Hashim Djojohadikusumo dilaporkan ke Polisi soal dugaan penyebaran hoaks yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Arif Fajar Nasucha
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dilaporkan ke Polisi soal dugaan penyebaran hoaks yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan tersebut teregister LP/B/267/VIII/2023/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA tertanggal 15 Agustus 2023 oleh Aliansi Mahasiswa Sultra Pendukung Jokowi.
"Iya benar kami melaporkan hal itu," kata salah satu anggota Aliansi Mahasiswa Sultra Pendukung Jokowi, Adi Maliano saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (15/8/2023).
Adi mengatakan hal yang dilaporkan yakni soal pernyataannya di media online yang menyebut Partai Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 atas perintah Presiden Jokowi.
Padahal, Jokowi sendiri disebut Adi sudah membantah pernyataan tersebut.
"Dia mengatakan bahwa 'partai Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada pilpres 2024 atas perintah Presiden Joko Widodo'," ucapnya.
Baca juga: Elite Golkar Ungkap Airlangga Hartarto Sempat Temui JK Sebelum Nyatakan Dukung Prabowo Subianto
Oleh karena itu, Adi menyatakan pihaknya sedang berupaya menuntut adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu membersihkan nama Presiden Jokowi dengan meminta maaf kepada Kepala Negara dan seluruh rakyat Indonesia.
"Pak Jokowi jangan ditarik ke sana ke sinilah soal pencapresan ini. Biarkan dia fokus menyelesaikan pemerintahannya," kata dia.
Dia juga meminta Hashim Djojohadikusumo untuk tidak lagi mencatut dan berbohong dengn munggunakan nama Presiden Republik Indonesia.
Dalam laporan itu, Hashim dilaporkan dengan Pasal Tindak Pidana Kejahatan ITE Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Jo 378 KUHP.
Sementara itu, Tribunnews.com sudah mencoba menghubungi pihak Hashim hingga Polres Kendari soal laporan tersebut.
Namun, hingga berita ini dimuat, pihak Hashim dan Polres Kendari belum merespon konfirmasi soal pelaporan dugaan penyebaran berita hoaks tersebut.
