Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dilakukan setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," kata Bamsoet saat membuka sidang Tahunan MPR 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: 2.450 Personel Gabungan Disiagakan untuk Amankan Sidang Tahunan MPR Hari Ini

Bamsoet mengatakan PPHN bisa mencegah sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi negara.

"Kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya PPHN, sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara," ujarnya.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam.

"Namun demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut," ucap Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet menekankan pentingnya ada roadmap atau peta jalan pembangunan Indonesia.

"Sudah saatnya kita memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh," ungkapnya.