TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Geram dengan penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan baik, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bicara soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal lembaga antirasuah itu berdiri pada tahun 2002 saat dirinya menjabat Presiden.

Kepada Presiden Jokowi, ketua Umum PDI Perjuangan ini mengaku pernah mengusulkan agar KPK dibubarkan karena penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.

Hal itu menjadi sorotan Megawati, karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

"Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara'. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep," ujarnya.

Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia (RI).

"'Ibu nih kalau ngomong ces pleng', lho saya yang membuatnya (KPK) kok," kata Megawati.

Dikutip dari website museum kepresidenan RI, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor.

Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo.

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Baca juga: PDIP Peringati HUT RI ke-78, Megawati Beri Pesan Penting soal Pemimpin

KPK mempunyai empat tugas penting yakni, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

Momen Megawati rapikan dasi Ketua KPK Firli Bahuri

Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tampak merapikan dasi Ketua KPK, Firli Bahuri.

Momen itu berlangsung saat Megawati tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat untuk menghadiri pidato kenegaraan Presiden Jokowi, Rabu (16/8/2023).

Megawati terlihat mengenakan kebaya putih yang dipadukan dengan kain merah.

Baca juga: Megawati Perbaiki Posisi Dasi Ketua KPK Firli Bahuri, PDIP: Ibu Empatinya Luar Biasa

Setibanya di Gedung DPR, Megawati langsung bertemu dengan Firli Bahuri.

Dalam kesempatan itu, Firli Bahuri yang mengenakan setelan jas tampak tersenyum menyambut Magawati.

Namun tak berselang lama, Megawati justru merapikan dasi Firli.

Ketua KPK itu pun membungkukkan badan ketika Megawati merapikan dasinya.

Selain Megawati, hadir pula sejumlah kader PDIP, di antaranya Menpan-RB Azwar Anas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Megawati dan rombongan kader PDIP itu tiba di Gedung DPR usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam ruang VVIP.

Momen Megawati merapikan dasi Firli pun menuai sorotan.

Namun, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata justru menganggap tindakan Megawati sebagai hal biasa.

“Ya wajar saja. Kalian bisa juga misalnya saya pakai dasi ini, dasi saya enggak rapi, kan bisa kalian, ‘Pak dasinya enggak rapi’, lurusin,” ujar Alexander, dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Wilda Pensiun, Jabatan Kapten Timnas Voli Putri Indonesia Menuju Genggaman Megawati

Alexander tak tahu pasti apakah Firli memiliki kedekatan dengan Megawati.

Namun, ia memastikan Firli dan Megawati memang saling mengenal.

Menurut Alexander, Firli juga pernah menjadi ajudan Wakil Presoden Boediono.

“Ya secara pergaulan mungkin lebih luaslah, Pak Ketua itu networking-nya, dibanding saya ya. Saya enggak kenal siapa-siapa,” tutupnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah turut buka suara soal aksi Megawati merapikan dasi Firli.

Menurut dia, Megawati merupakan sosok yang memiliki empati luar biasa.

"Ibu Mega itu teliti lho. Ibu itu empatinya kepada siapapun luar biasa," kata Said pada sela-sela sidang Tahunan MPR RI 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Singgung Kekalahan Megawati, PKS Tak Khawatir Prabowo Didukung Koalisi Gemuk di Pilpres 2024

Said menjelaskan Megawati memperbaiki posisi dasi Firli merupakan sebuah kebetulan.

"Ibu suka diperhatiin satu-satu. Kebetulan barang kali dasinya Pak Firli dilihat ibu 'Ahh ini agak miring sedikit mesti dilurusin'," ungkapnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggr) DPR RI ini menyebut tak ada makna di balik aksi Megawati itu.

"Enggak ada (makna), emang sebenarnya elit kita sebenarnya guyub. Elite kita ingin menunjukan keguyuban pada tetap pada porsinya masing-masing," ucap Said. (*)