Laporan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan pihaknya belum menerima aduan terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta.

Namun demikian, kata dia, Komnas HAM pernah menerima aduan terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

Komnas HAM, kata dia, bahkan turut memberikan pendapat hukumnya sebagai Amicus Curiae dalam persidangan pada gugatan terkait pencemaran udara tersebut.

"Kalau terkait persolana pencemaran udara ini dulu kan memang sempat mengadu di waktu teman-teman mengajukan gugatan itu dan Komnas HAM juga sudah melakukan amicus curiae terkait gugatan pencemaran udara," kata Hari saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).

"Untuk hal ini, ketika kemarin sampai hari ini terjadi pencemaran yang cukup tinggi sehingga bahkan Pak Jokowi sampai mengalami ISPA pun belum ada pengaduan kembali," sambung dia.

Ia menegaskan isu terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta juga turut menjadi perhatian Komnas HAM.

Baca juga: Musim Kemarau Jadi Kendala Modifikasi Cuaca untuk Atasi Polusi Udara

Isu tersebut, kata dia, khususnya menjadi perhatian tim agraria di Komnas HAM.

"Ini juga menjadi pusat perhatian kami bahwa memang harus ada penyelesaian terkait persoalan pencemaran udara di Jakarta," kata dia.

"Makanya ini juga menjadi concern dari tim agraria juga karena ini persoalan masuk ke peristiwa yang berkaitan dengan agraria dan juga lingkungan ya. Karena mungkin dari tim agraria arahnya ke sana," sambung dia.

Baca juga: Jakarta Polusi Udara, 5 Hotel Mewah di Bandung Fasilitas Kolam Renang Ini Cocok untuk Staycation

Komnas HAM RI sebelumnya mencatat sebanyak 1.415 aduan yang masuk terkait dugaan pelanggaran HAM pada semester pertama atau Januari sampai Juni 2023.

Dari total 1.415 aduan tersebut, wilayah dengan jumlah aduan terbanyak yakni DKI Jakarta dengan total 248 aduan.

"Jadi totalnya ada 1.415 aduan yang ada di Komnas HAM. Dan paling banyak adalah di DKI Jakarta 248 aduan, Sumatera Utara 143 aduan, dan Jawa Timur 110 aduan," kata Hari.

Hari mengatakan jumlah pengaduan terbanyak di DKI Jakarta terkait dengan konflik agraria.

"Untuk DKI Jakarta, aduan tertinggi di konflik agraria. Jadi banyak banget ini," kata dia.