Menko PMK Minta Sekolah dan Madrasah Tak Digunakan untuk Kampanye

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta agar sekolah tidak dijadikan tempat untuk kampanye Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersilakan fasilitas pendidikan sebagai tempat kampanye.

"Karena itu supaya tidak diribeti dengan macam-macam. Saya imbau sekolah maupun madrasah tidak usah untuk kampanye," ucap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Menurut Muhadjir, saat ini pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya pulih.

Selama pandemi Covid-19, para siswa sekolah mengalami learning loss akibat keterbatasan pembelajaran.

"Jadi kalau yang saya minta sekolah ini kondisinya belum pulih jadi kegiatan pembelajaran di sekolah itu sebetulnya belum pulih. Jadi learning loss harus dikejar oleh sekolah yang kemarin proses pembelajaran nya belum mengalami anomali harus ditebus sekarang ini," ungkap Muhadjir.

Dirinya mengatakan dalam dua tahun terakhir, pembelajaran belum sepenuhnya pulih.

Muhadjir menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengejar ketertinggalan dalam pembelajaran.

"Tapi pendidikan kan sulit, yang jelas mereka dua tahun mengalami proses pembelajaran yang tidak maksimal dan saat ini saatnya untuk mereka mengejar ketertinggalan itu," tutur Muhadjir.

Baca juga: Kemenag Keluarkan Surat Edaran terkait Larangan Kampanye di Rumah Ibadah

Sehingga, Muhadjir meminta agar sekolah tidak diganggu dengan proses kampanye.

"Biarlah mereka guru fokus mengantar peserta didik untuk menebus ketertinggalan akibat learning loss saat Covid-19," pungkas Muhadjir.