TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Eks dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR), Kuncoro Wibowo, mengatakan, siap menjelaskan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua hal terkait pekerjaan fiktif kasus distribusi beras bansos, pada pemanggilan berikutnya.

 Kuncoro akan menjelaskan dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkannya.

“Nanti saya jelaskan semua di KPK, saya sedang menunggu panggilan, saya sudah siapkan data/dokumen yang bisa membantu KPK untuk mengungkap kasus ini” katanya “data/dokumen ini akan mempermudah KPK untuk merangkai benang merah dari kasus ini,” kata Kuncoro saat diminta konfirmasi kasus tersebut, Ahad (3/9/2023).

Dalam kasus distribusi beras bansos Kuncoro telah ditetapkan sebagai tersangka. 

KPK juga telah menahan menahan sejumlah petinggi PT PTP yang merupakan konsultan pendamping BGR.

Kuncoro mengaku, saat awal menjadi dirut BGR di September 2018, ia mentransformasi semua proses bisnis BGR yang manual menjadi digital. 

Di antaranya dalam hal surat menyurat.

Dalam hal suat menyurat ini dibuat QR Code, sehingga semua bisa didokumentasikan dan melacak siapa pembuat surat, nomor surat dan tanggal pembuatannya.

“Kami berhasil melakukan digitalisasi surat menyurat dan nota dinas pada tahun 2019, dengan aplikasi bernama Adinda (Aplikasi Nota Dinas Internal, Dokumen dan Administrasi), sehingga dengan dari QR Code ini akan mudah terungkap bila ada surat menyurat atau nota dinas yang tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya” kata Kuncoro.

Sebagaimana dokumen kontrak Kemensos pada BGR, menurut Kuncoro, ada dua pekerjaan yang harus dilakukan BGR. Pertama, mendistribusikan beras dari Gudang Bulog ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/Program Keluarga Harapan (PKH).

Kedua, menyerahkan biaya pendampingan, biaya koordinasi serta biaya penyerahan bansos ke Pendamping /RT/RW/Kelurahan.

Kuncoro mengatakan, PT BGR Logistics telah menyelesaikan kewajibannya sesuai target yang ditetapkan oleh Kemensos yaitu mendistribusikan bansos beras di Indonesia Bagian Barat.

Bansos beras telah didistibusiikan untuk 5 juta KPM/PKH di 19 provinsi yang jumlahnya mencapai 200 juta ton beras, dengan waktu kurang dari 2 bulan dengan kondisi saat itu masih banyak lockdown karena masa pandemic Covid 19.

Baca juga: Eks Dirut BGR Mengaku Beras Bansos 100 Persen Terdistribusi ke Keluarga Penerima Manfaat

"Kami pastikan distribusi berasnya sampai ke masyarakat semuanya, karena semua kegiatan mulai saat pengambilan beras dari Gudang Bulog, kemudian distribusinya dengan menggunakan armada logistik dan SDM BGR sampai ke tangan masyarakat berjalan dengan baik dan dimonitor secara real time oleh Kemensos dengan menggunakan system yang terintegrasi" kata Kuncoro Wibowo.