Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Keikutsertaan Arsul Sani itu lantas memunculkan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menekankan kepatutan seseorang menduduki jabatan hakim MK.

"Tidak ada di dunia ini yang tidak ada conflik of interestnya, conflik of interest ada tetapi patut apa tidak, itu yang penting patut opo ora," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, jabatan hakim MK tersirat kepentingan hukum dan kepentingan politik.

Dia menjamin, fit and proper test calon hakim MK digelar secara terbuka.

Baca juga: Legislator PDIP Soroti Rekam Jejak Calon Hakim MK Reny Halida karena Pernah Diskon Hukuman Koruptor

"Fit and proper test terbuka, hakim MK di fit and proper tes terbuka, karena hakim MK itu ada kepentingan politiknya disamping kepentingan hukum," ujarnya.

"Maka itu adalah perkawinan antara hukum murni, dan kebijakan poltik, oleh karena itu ada saat bagi kami untuk hakim MK paham keputusan politik," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim Mahkahah Konstitusi (MK) pada Senin (25/9/2023).

Fit and proper test dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman.

Baca juga: Hakim MK: Ada Isu Potensial yang Harus Didalami DPR Ihwal Desentralisasi Rekrutmen Anggota KPUD

"Perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan ini dan rapat digelar secara terbuka untuk umum," kata Habiburokhman, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Habiburokhman memastikan proses fit and proper test calon hakim MK dilakukan secara transparan.

"Proses akan berlangsung terbuka dan transparan. Kami persilakan masyarakat untuk menyaksikan acara tersebut secara langsung dan sekaligus bisa juga menyampaikan masukan secara tertulis," ucapnya.

Untuk diketahui, fit and proper test kali ini diikuti oleh delapan calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Mereka adalah Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani.