TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) kemarin. 

Pertemuan tersebut digelar tertutup untuk media.

"Benar sore tadi ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi," kata  Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Senin (2/10/2023).

Namun tidak dijelaskan detail agenda pertemuan itu.

"Yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan," kata Kamhar.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Jokowi-SBY, Terbaru Bertemu di Istana Bogor Bahas Politik Jelang Pilpres 2024

Di tengah isu reshuffle kabinet

Pertemuan SBY dengan Jokowi terjadi di tengah isu wacana reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Jokowi.

Wartawan menanyakan soal itu kepada Jokowi usai menghadiri acara Istana Berbatik di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.

""Denger dari mana?" kata Jokowi.

Isu reshuffle kabinet berhembus setelah elite Partai Nasdem yang saat ini menjabat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan telah jadi tersangka dugaan kasus korupsi KPK.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.

Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dito disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Terkait hal tersebut Dito membantahnya.

Kata Ketua DPP PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bicara soal wacana perombakan kabinet atau reshuffle menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. 

Menurut Puan, hal itu merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Puan pun menyinggung soal kementerian yang sedang bermasalah terutama soal hukum. 

"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Puan lewat video yang diterima, Senin (2/10/2023). 

Puan juga menyoroti soal perkembangan Kementerian yang sedang bermasalah terutama masalah hukum. 

Puan bicara kemungkinan reshuffle bakal terjadi di kementerian tersebut.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," ucap Puan. 

Ketua DPR RI ini kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi. 

Tanggapan Demokrat

Sementara itu, Partai Demokrat enggan berandai-andai mengenai peluang masuk kabinet pemerintah setelah pertemuan antara SBY dengan Jokowi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.

"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky Senin (2/10/2023) dikutip dari Kompas.com.

Herzaky mengklaim partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat daripada memikirkan kursi di kabinet.

Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024.

"Kami fokus bekerja untuk rakyat, yang pasti doa kami untuk Pak Jokowi setahun ini bisa menutup pemerintahannya dengan makin baik dan makin manis," ujar Herzaky.

Penulis: Taufik/Fransiskus/Hasan