Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Dirut BPJS Kesehatan Prof Ghufron Mukti memprediksi klaim rumah sakit pada tahun 2023 ini bakal meningkat.

Ia menyebut, angkanya nyaris menyentuh Rp 147 triliun.

Adapun ditahun 2022, klaim RS berada diangka Rp 113 triliun atau naik Rp 30 Triliun.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan defisit di masa mendatang.

"Di tahun 2022 saja angka klaimnya Rp 113 Triliun. Tahun ini diproyeksi Rp 130 triliun lebih, perkiraanya Rp 147 - 148 triliun," kata Ghufron di RS Pelita Insani Martapura, Rabu (1/11/2023).

Ia mengungkapkan, kenaikan klaim ini dipengaruhi beragam faktor. 

Mulai dari kenaikan tarif hingga dampak dari penyintas Covid-19.

"Saya kira kenaikan itu ada kontribusi dari kenaikan tarif, lalu penyintas Covid-19, juga karena kepuasaan masyarakat terhadap utilitas BPJS Kesehatan naik tajam," tutur Ghufron.

Ghufron berharap kenaikan klaim ini tidak membuat BPJS Kesehatan tekor.

Pihaknya kini tengah mencari cara agar manajemen keuangan dan pengeluaran dapat dikelola lebih optimal.

"Karena dibanyak negara mereka itu pakai cost sharing (urun biaya), kami sudah antisipasi naik iuran itu lebih bagus, lebih mudah, tapi gak mudah. Belum diputuskan," tuturnya.

Per tanggal 1 Oktober 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai angka lebih dari 264,5 juta orang yang telah terdaftar. 

BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi peserta JKN. 

Sampai saat ini, terdapat 23.361 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan yang telah bekerja sama. 

Selain itu terdapat 3.018 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit dan klinik utama yang telah bekerja sama.

Dikhawatikan Defisit Tahun 2025

Mengutip Kompas.com, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien memperkirakan dana jaminan sosial kesehatan bakal defisit pada akhir 2025.

Hal itu berdasarkan beberapa pertimbangan seperti penambahan biaya skrining serta tindaklanjut sesuai dengan indikasi medisnya, perluasan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas pelayanan, dan memperhatikan dampak penyintas covid-19.

"Maka diproyeksikan dana jaminan sosial kesehatan berpotensi negatif diakhir tahun 2025. Proyeksi ini tentu harus disikapi hati-hati," katanya kepada Kompas.com, Kamis (20/7/2023).