Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, meluncurkan tiga buku yang diberi judul 'Trilogi Kesejanteraan: Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru' di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/11/2023).

Launching buku Trilogi Manifesto Kesejahteraan yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 Burhanudin Abdullah ini, juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 Oktober dan Milad Fahri Hamzah ke-52.

"Jadi saya tulis 3 buku, 2 buku waktu itu sudah saya selesaikan waktu Masih menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra. Buku pertama itu tentang 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera', ini kaitanya dengan kritik-kritik teoritis tentang cara menghitung kesejahteraan yang menurut saya banyak tidak adilnya," kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).

Sedang yang kedua, lanjut Fahri berjudul 'Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan'. Buku kedua ini tentang bagaimana mengoreksi kebijakan kesejahteraan yang ada di Tanah Air

"Barulah setelah sempat pensiun nulis. Nah, buku yang ketiga saya beri judul 'Manifesto Kesejahteraan', yang menyoroti kesejahteraan ini lebih komprehensif, karena ini adalah sebenarnya promosi terhadap ekonomi Pancasila," katanya.

Tetapi fokus dari kebijakan bangsa ini ke depan itu, menurut Fahri, harus memang sumber daya manusia baru Indonesia ini bisa mencapai tahapan pemerataan yang riil bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Nah, inilah 3 (tiga) buku sudah selesai pas di hari ini saya, bertepatan dengan ulang tahun saya, juga bersamaan dengan Hari Pahlawan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kemajuan pendidikan, sementara wajib belajar pendidikan Indonesiia masih antara 6-9tahun, harusnya dinaikkan menjadi 12 tahun. 

"Saya ingin berpesan kepada Pak Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pakar, karena Pak Prabowo ini konsen dengan isu pendidikan. Jadi kalau misalnya kita membuat momen of lucky anak Indonesia sampai dia berumur 18 tahun, maka negara sudah mulai harus menyentuh sejak dalam bentuan ibu hamil, kemudian 1.000 pertama dan kemudian sekolah gratis hingga kuliah," kata Anis Matta.

Demi kemajuan SDM Indonesia, negara harus mulai melakukan bantuan pendidikan hingga gizi sampai umur 20-22 tahun. 

"Jadi paling tidak sampai umur 20 tahun harus ada sentuhan negara yang kuat. Jadi wajib pendidikan itu yang diurus negara sampai umur 23 tahun, selesai dia kuliah. Insya Allah akan muncul generasi Indonesia yang lebih lebih kuat," katanya. 

Ia menilai, banyak generasi yang pintar di Indonesia tercipta dari pembelajaran otodidak, bukan dari pendidikan.

Sehingga jika ingin menciptakan generasi yang kuat, maka negara harus membuat kebijakan wajib pendidikan itu, sampai kuliah.