TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam satu dekade terakhir, Indonesia tercatat mengalami kemajuan besar dengan hal penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan penuh dan perlindungan sosial.

"Kemajuan signifikan telah dicapai dalam implementasi Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) sejak tahun 2013," hal itu dikemukakan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada pertemuan tentang Kemajuan Pelaksanaan Program Aksi ICPD dan Deklarasi Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia tahun 2023, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: BKKBN: Wanita yang Melahirkan di Usia Terlalu Muda Bisa Sebabkan Anak Lahir Stunting

Dalam pertemuan yang berlangsung di Bangkok, Thailand, hingga 17 November 2023 itu, Bonivasius menyebut salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia sehingga tercapainya kemajuan adalah dengan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Melalui Kampung KB Indonesia di antaranya berhasil mengurangi prevalensi stunting, menurunkan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Termasuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan kesehatan ibu, hingga menurunkan angka kesuburan remaja.

Apa yang dicapai juga ditandai dengan kemajuan dalam mencapai inisiatif pengembangan Basis Data Keluarga Nasional.

"Kami memuji pencapaian ini, dan Indonesia menyadari tantangan yang ada dan secara aktif berupaya melakukan perbaikan," ujar Bonivasius.

Baca juga: BKKBN Raih Penghargaan Silver Winner e-Magazine Sahabat Keluarga

Ia mengatakan untuk mengatasi tantangan yang ada, Indonesia telah memasukkan strategi perbaikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Rencana tersebut menjadi landasan pembangunan nasional, selaras dengan tujuan PoA ICPD, Sustainable Development Goals (SDGs), dan target Konferensi Kependudukan Asia dan Pasifik (APPC).

"Kami menantikan diskusi yang bermanfaat di APPC," sambungnya.

Mandat UNESCAP-UNFPA

Dalam sesi sambutannya, Bonivasius mengatakan bahwa Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap ICPD dan Deklarasi Tingkat Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 2013.

"Kami berkomitmen terhadap mandat Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk berkolaborasi dalam isu-isu ekonomi dan sosial secara keseluruhan; untuk menjamin layanan kesehatan bagi semua; dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat," urainya.

Baca juga: BKKBN Luncurkan Permainan Edukatif Baru Optimalkan Delapan Fungsi Keluarga

Sayangnya, hingga saat ini lebih dari 11.200 warga Palestina telah kehilangan nyawa. Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu, diperkirakan ada 50.000 perempuan hamil yang juga terjebak dalam konflik. Hampir seluruh penduduk di Gaza kini telah terputus dari layanan kesehatan dan darurat. Ia menambahkan, Indonesia harus tetap bersuara dan menuntut penghentian agresi, serta melindungi warga sipil, menghormati hukum internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. (*)