KPK Periksa Bupati Muna Rusman Emba Sebagai Tersangka
KPK memeriksa Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba, Senin (27/11/2023) sebagai tersangka dugaan suap PEN Kab Muna di Kemendagri tahun 2021-2022.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba pada hari ini.
Rusman Emba merupakan satu di antara pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan pemberian suap dalam pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021-2022.
"Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara dugaan pemberian suap dalam pengurusan dana pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).
Kata Ali, Rusman Emba sekarang sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.
"La Ode Muhammad Rusman Emba (Bupati Kab Muna), saat ini yang bersangkutan telah hadir dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik," katanya.
Diketahui, KPK memulai penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto.
Seiring dengan dilakukan penyidikan, itu artinya KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka.
Berdasarkan informasi yang didapat Tribunnews.com, ada empat orang yang diminta pertanggungjawabannya dalam kasus ini.
Mereka yang dijadikan tersangka adalah Bupati Muna Laode Muhammad Rusman Emba, pendiri PT Mitra Pembangunan Sultra sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna Laode Gomberto, eks Dirjen Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, dan mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur.
Baca juga: KPK Periksa 14 Orang Saksi Terkait Kasus Suap di Pemkab Muna
KPK pun telah mencegah Rusman Emba dan Gomberto bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sampai Januari 2024.
Sementara Ardian dan Laode Syukur masih menjalani masa hukuman dari perkara korupsi sebelumnya.
