"Apalagi saya menggunakan istilah oknum. Bukan menunjuk institusi, ini harus digaris bawahi," ucapnya.

Sebagai informasi, soal pemanggilan tersebut, Tribunnews.com sudah mencoba menghubungi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawaban soal rencana pemeriksaan Aiman itu.

Kubu Ganjar-Mahfud Temukan Sejumlah Kasus Ketidaknetralan

Sebelumnya, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud mengaku menemukan sejumlah kasus ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Salah satu temuan itu, ialah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.

Aiman pun berpendapat, integrasi kamera pengawas di KPU dengan Polres setempat bisa dijadikan alat untuk memantau dan mengintimidasi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Penggunaan kamera itu, dikatakan Aiman, seharusnya difokuskan pada pengawasan surat suara setelah pencoblosan, tetapi pemantauan justru telah dimulai sebelum periode kampanye.

"Ini firm (dugaan kuat). Tidak hanya satu (orang pemberi informasi), ada banyak yang menginformasikan kepada saya," kata Aiman, Senin, (13/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Aiman mengaku khawatir potensi intervensi aparat dalam kontestasi politik tahun depan, terutama intervensi demi mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Informasi tersebut, Aiman dapatkan dari sejumlah sumber polisi yang mengaku tidak nyaman diperintah atas untuk membantu memenangkan pasangan itu.

Selain itu, Aiman juga turut menyoroti baliho Prabowo-Gibran yang diduga dipasang oleh polisi.

Hal tersebut, dinilai akan menambah kekhawatiran akan adanya tindakan yang tidak netral oleh aparat.

Mengenai hal tersebut, Aiman pun mendesak aparat kepolisian untuk bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.