TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, disebut tidak akan hadir dalam acara Munajat 212 pada 1 dan 2 Desember 2023 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan alasan keduanya tidak menghadiri Munajat 212.

"Selain tidak undang, pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) sudah telanjur memiliki agenda kampanye di luar kota. Kami ikut munajat dari jauh saja," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (1/12/2023).

Baca juga: Kemensetneg Izinkan Monas Dipakai Gelaran Munajat Akbar 212 pada 2 Desember 2023

Jazilul mengatakan meski tidak hadir, AMIN memiliki kesamaan semangat dengan Munajat 212 di Monas.

"Kami punya komitmen yang sama untuk membantu dan berjuang terwujudnya kedamaian dan kemerdekaan Palestina," kata Jazilul.

Menurut Jazilul, Munajat 212 merupakan bagian dari pengamalan konstitusi.

Pasangan AMIN pun mendukung upaya kemerdekaan Palestina seperti yang akan dikampanyekan oleh peserta aksi Munajat 212.

"Bahwa segala bentuk penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan. Di samping itu, Palestina memiliki andil dalam sejarah proses Indonesia merdeka," tandasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya siap mengamankan jalannya kegiatan munajat 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12/2024) besok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan nantinya ada ribuan personel yang akan dikerahkan untuk pengamanan kegiatan tersebut.

"5.734 personel pengamanan 2 Desember 2023 di Monas," kata Trunoyudo saat dihubungi, Kamis (30/11/2023). 

Baca juga: Rizieq Shihab Belum Dipastikan Hadir dalam Munajat PA 212 di Monas, Ini Alasannya

Dihubungi terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Gomos Simamora mengatakan rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan.

Meski begitu, Gomos mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat situasional. 

"Dengan jumlah banyak orang pasti ada pengalihan (arus) nanti. Tapi mudah-mudahan hari Sabtu nanti lebih landai," katanya. 

Dia mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas juga akan ditentukan estimasi peserta yang hadir dalam Munajat 212 di Monas. 

"Kami belum tahu pesertanya, jumlahnya berapa. Kalau sudah tahu Polda nanti yang menentukan apakah alih arus biasa atau ada pengalihan," ujar Gomos. 

Baca juga: PA 212 Bakal Gelar Reuni di Jakarta Bertajuk Kemenangan Palestina Pada 2 Desember 2023

Diketahui, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif menerangkan aksi di Monas tersebut, bertajuk 'Munajat Kubro Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina' dan akan digelar pada Sabtu, 2 Desember 2023 di Silang Monas Jakarta pukul 03.00 - 09.00 WIB.

Dalam poster acara yang diberikan oleh Slamet, tertulis imbauan kepada seluruh jemaah yang hadir untuk membawa bendera Indonesia dan Palestina, membawa sejadah dan payung, menjaga kebersihan, ketertiban, kesantunan, keamanan, serta akhlakul karimah.

Terdapat juga larangan untuk membawa spanduk atau atribut politik apapun.

Diizinkan Kemensetneg

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengizinkan acara Munajat Akbar 212 digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 1-2 Desember 2023 pukul 03.00 - 09.00 WIB.

Pemberian izin tersebut sebagaimana surat Kemensetneg bernomor B-43/KSN/S/PB.02/11/2023 yang diterbitkan pada Selasa, 28 November 2023 perihal izin penggunaan kawasan Monas untuk acara Munajat Akbar 212. Surat ini sudah dibenarkan oleh Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

"Benar, yang mengizinkan dan koordinasi teknis Pemprov DKI sebagai pengelola Monas," kata Setya kepada Tribunnews.com, Selasa (28/11/2023).

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Monas merupakan Barang Milik Negara (BMN) di bawah pengelolaan Kemensetneg.

Kawasan Monas masih dapat digunakan untuk penyelenggaraan acara umum yang sifatnya tidak komersil sepanjang bebas dari kepentingan dan atribut politik, serta telah mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta.

Lewat surat pemberian izin ini, Kemensetneg juga memberikan catatan agar pihak penyelenggara Munajat Akbar 212 tidak mengikutsertakan agenda dan membawa atau memasang atribut partai politik selama acara.

Peserta aksi juga diminta tidak melebihi jumlah yang diizinkan oleh Pemprov DKI.

"Dapat dipenuhi, dengan syarat tidak mengikutsertakan agenda dan membawa/memasang atribut partai politik serta peserta aksi tidak melebihi jumlah yang diizinkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tulis surat Kemensetneg tersebut.