Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyampaikan paparan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam (Conference of the Parties 28, COP-28) di Dubai Uni Emirat Arab.

Dalam paparannya berjudul ‘Role of Local Government to Support the Operationalization of ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)’ Fatoni menjabarkan perkembangan kondisi terbaru terkait penurunan hotspot atau titik panas.

“Pada tahun 2015, jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik kemudian menurun menjadi 23.818 titik di tahun 2019, dan berkurang lagi menjadi 19.849 titik di tahun 2023 ini. Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan,” tutur Fatoni dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

Dia mengatakan tren penurunan titik panas ini juga ekuivalen dengan luas area yang terbakar.

Dilaporkan, pada tahun terjadinya El-nino di tahun 2015, areal yang terbakar mencapai luasan 638.582 ha.

Kemudian mengalami penurunan pada 2019 menjadi 317.885 ha dan kembali berkurang signifikan menjadi 109.460 ha pada 2023.

“Data ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup berhasil yang dilakukan parapihak secara kolaboratif di Provinsi Sumatera Selatan,” kata dia.

Menurutnya, berdasarkan data sebaran asap berdasarkan arah angin yang dikeluarkan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) maka terlihat bahwa tidak terjadi pergerakan asap yang melintasi batas negara yang berada di sekitar Sumatera Selatan maupun Pulau Sumatera.

Pemprov Sumsel tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.

Terkait upaya monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi Songket Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan).

“Melalui Songket Sumsel pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni.

Sejumlah kebijakan juga dikeluarkan antara lain SK Gubernur Sumsel No. 269 tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023 serta Gubernur Sumsel No.302 tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah.

Kemudian pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.

“Kami juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 Kali selama periode Juni sampai dengan November. Kegiatan TMC ini utamanya ditujukan untuk membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar ini dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh Sub Satgas Operasi Darat.

Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, satgas tersebut melakukan pemadaman dengan metode Pemadaman Udara (Water Bombing).