TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka meningkatkan transparansi dan memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan berbasis data, BPJS Kesehatan resmi meluncurkan data sampel tahun 2023, Selasa (19/12).

Data sampel yang dirilis tahun ini mencakup data sampel general tahun 2022, data sampel kontekstual diabetes melitus dengan peserta baru tahun 2020-2022, data sampel tuberkulosis dengan peserta baru tahun 2020-2022, dan data sampel kontekstual kesehatan ibu dan anak (KIA) tahun 2018-2022.

Data sampel pertama sekali diluncurkan pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan data kepesertaan dan pelayanan kesehatan tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan jumlah sebesar 4,4 juta baris data. Setiap tahunnya jumlah sampel terus ditambah. Kini total jumlah data sampel 2015-2022 yang dirilis BPJS Kesehatan telah mencapai 82,3 juta baris data.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa big data yang dikelola BPJS Kesehatan ini menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi hingga evaluasi program, dan juga pengukuran pencapaian kinerja.

Menurut Ghufron, demi memudahkan proses pengolahan data oleh peneliti, akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait lainnya, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan data sampel yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan data yang ada di BPJS Kesehatan.

“Data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN. Keberadaan data sampel ini bisa digunakan untuk menunjang proses analisis dan dasar pengambilan kebijakan Program JKN yang adekuat," jelas Ghufron.

Baca juga: Rilis Dua Buku, BPJS Kesehatan Dukung Capaian UHC dengan Pendekatan Berbasis Data

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan menjelaskan tata cara untuk mengakses data sampel. Pertama, masyarakat bisa membuka Portal Data JKN pada tautan https://data.bpjs-kesehatan.go.id/.

Namun sebelum login, masyarakat harus melakukan pendaftaran akun terlebih dulu untuk memperoleh akses ke data yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan transaksi data ke luar terpantau dengan baik dan sesuai dengan tata kelola data berdasarkan regulasi yang berlaku.

“Setelah itu, masyarakat bisa melengkapi form pengajuan yang berisi pertanyaan tentang keperluan akses, jenis data sampel yang diperlukan, deskripsi singkat, asal instansi, tanda pengenal, dan pakta integritas. Jika sudah mengisi, data akan otomatis dikirimkan melalui email yang didaftarkan pihak yang mengajukan permintaan data sampel,” kata Edwin.

Sementara itu, Senior Health Specialist World Bank, Somil Nagpal yang hadir sebagai salah satu panelis dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa pengelolaan data yang baik dalam sistem jaminan kesehatan sosial akan sangat membantu proses identifikasi, tren, pola, dan risiko yang perlu diantisipasi dalam analisa data klaim ke depannya.

Menurutnya, aset data ini juga diperlukan dalam upaya pengelolaan penyakit kronis, efisiensi biaya, manajemen risiko, peningkatan kualitas layanan, hingga pengembangan program secara jangka panjang.

“Semua data merupakan data kohort dari pelayanan yang digunakan peserta BPJS Kesehatan, artinya ini sudah mewakili seluruh peserta dan pelayanan kesehatan pada tahun 2015-2022. Data sampel ini sudah banyak dipakai untuk keperluan akademik maupun keperluan pengambilan kebijakan. Kami menggunakan data sampel ini untuk melihat prevalensi penyakit, lalu untuk proyeksi kebutuhan dokter dan dokter spesialis terkait perencanaan tenaga kesehatan,” kata salah satu tim penyusun data sampel tahun 2023, Iwan Ariawan.(*)

Baca juga: BPJS Kesehatan Beri Penghargaan dalam Digital Transformation Awards 2023