TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, optimisme tidak boleh surut.

Pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi yaitu keadilan dan kemakmuran yang mampu dinikmati masyarakat secara merata.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Prospek Ekonomi Indonesia 2024 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Jokowi Minta Menterinya Waspadai Perubahan Iklim dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Menurut Lestari, transformasi lanskap geopolitik dengan sejumlah krisis yang menyertai mesti menjadi cermin penting dalam penataan maupun penentuan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun ini.

Catatan lain, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kita berhadapan dengan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri.

Berdasarkan kondisi itu, ia menilai, 2024 merupakan tahun yang sangat menantang.

Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tahun ini pesta demokrasi digelar dan harus dilalui dengan gembira sebagai bagian dari pendidikan politik suatu bangsa.

Sementara narasumber lain dalam diskusi tersebut, Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yustinus Prastowo mengungkapkan sejumlah indikator penerimaan negara cukup baik.

Menurut Yustinus, tata kelola keuangan yang kredibel menghasilkan keseimbangan primer yang positif. Diakui dia, proyeksi pertumbuhan PDB cukup bagus di angka 5,2 persen.

Baca juga: Hadapi Dinamika Ekonomi Global, Pemerintah Diminta Perkuat Pondasi Perekonomian Domestik

Geliat sektor riil, ujar Yustinus, mulai terasa dengan mulai meningkatnya belanja bahan baku dan belanja modal.

Strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa transisi tahun ini, ujar Yustinus, antara lain mengendalikan inflasi, menekan angka stunting dan terus berupaya mendorong peningkatan investasi.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, menurut dia, pemerintah akan berupaya mengatasi human capital gap, infrastruktur gap dan institusional gap yang terjadi.

Menurut Yustinus dengan sejumlah langkah itu pemerintah berharap Indonesia keluar dari potensi jebakan kelas menengah.

Baca juga: Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Kepala BKF Kemenkeu Sebut Rupiah dalam Kondisi Terapresiasi

Sementara Pendiri INDEF, Didik J. Rachbini berpendapat dunia politik dan ekonomi itu sama-sama berdasarkan kontrak. Proses kontrak yang baik, menurut Didik, berdasarkan demokrasi, karena persyaratan kontrak yang bagus itu harus transparan dan seimbang.

Diakui Didik, pada praktik demokrasi kita selama lima tahun ini proses check and ballances nya mati dalam pengambilan sejumlah keputusan.

Menurut dia, janji presiden dalam bidang ekonomi pada 2019 hanya satu indikator yang terealisasi yaitu inflasi yang terkendali.

Menurut Didik, di masa pandemi Covid-19 justru terjadi penyimpangan dari rencana keuangan dan sejak itulah pemerintah menarik utang dengan nilai di atas Rp1.000 triliun setiap tahun yang menjadi beban APBN.