Pada pertengahan tahun 2021, ia menegaskan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan tender Alutsista.

Rodon menyampaikan hal itu untuk menjawab rumor yang menyebut PT TMI sebagai pemborong dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rencana modernisasi Alutsista 25 tahun ke depan.

Rodon juga membantah PT tersebut dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan PT tersebut dibentuk oleh sebuah yayasan di bawah Kemhan dan dilibatkan dalam rencana modernisasi alutsista tersebut.

Namun demikian, Rodon tidak membantah bahwa Prabowo menunjuk sejumlah kenalannya untuk mengawaki perusahaan tersebut.

Menurutnya, hal tersebut wajar karena Prabowo sebagai pimpinan menunjuk orang-orang yang ia yakini integritasnya untuk mengawaki perusahaan itu.

Hal tersebut disampaikan Rodon dalam diskusi daring bertajuk Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco pada Senin (7/6/2021).

"Bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender, PT yang ikut membelikan barang-barang, tidak," kata dia.

Dia menjelaskan perusahaan tersebut merupakan instansi yang fungsinya memberikan saran dan pertimbangan terkait rencana modernisasi alutsista 25 tahun ke depan yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Perusahaan tersebut, kata dia, diawaki oleh insinyur-insinyur dan mantan jenderal TNI.

Mereka, menurutnya, merupakan orang-orang yang memahami soal teknologi, kebutuhan pertahanan, maupun strategi pertahanan.

"Yang diminta di situ adalah orang-orang yang dimintai pertimbangannya, sarannya, terkait jenis senjata, negara yang bisa memberikan pinjaman, terkait negara mana yang bisa secara politis mampu mendukung figur Indonesia di dunia internasional," kata dia.

Penjelasan Prabowo Kepada Komisi I

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo pernah menjelaskan alasan dijadikannya kader Partai Gerindra menduduki jabatan tinggi di PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Rabu (2/6/2021).