TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko seharusnya meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya terhadap Partai Demokrat.

Di mana beberapa tahun yang lalu terjadi konflik antara KSP Moeldoko dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kala itu, Moeldoko dan AHY sempat berseteru memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

Oleh sebab itu, menurut Benny, Moeldoko perlu meminta maaf kepada AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Moeldoko sebagai negarawan, ya, kalau mau negarawan, kalau nggak mau, ya, nggak usah," kata Benny saat ditemui usai menghadiri diskusi bedah buku dan peluncuran buku 'Menjaga Danyang Jurnalisme' karya Budiman Tanuredjo di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi momen AHY dan Moeldoko bersalaman dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dia pun menilai bahwa salaman antara kedua orang itu hanya sebatas formalitas saja, tanpa ada makna apa-apa.

"Ya salaman formalitas, ya, salaman tanpa makna tho, tidak meaningfull," jelasnya.

Momen AHY dan Moeldoko Salaman

Terdapat satu momen yang menyita perhatian ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin.

Momen itu ialah saat KSP Moeldoko untuk pertama kalinya berada pada satu forum sidang kabinet dengan AHY yang kini menjabat Menteri ATR/BPN.

Mulanya para menteri saling menyapa dan berbincang singkat sebelum sidang paripurna kabinet dimulai pada pukul 09.30 WIB.

Baca juga: Pengamat: Salaman dengan AHY Tak Membuat Demokrat Maafkan Moeldoko

AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat tampak berbincang dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Beberapa saat kemudian, Moeldoko tiba di lokasi rapat dari arah belakang AHY. Dia lantas menyalami sejumlah menteri di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

AHY yang menyadari kehadiran Moeldoko lalu menunggunya karena KSP itu sedang berbincang dengan menteri lain. Tak lama berselang, Moeldoko menghampiri AHY sambil tersenyum.

Keduanya tampak berbincang singkat sambil bersalaman. Setelah bersalaman dengan AHY, Moeldoko kemudian menghampiri menteri lainnya.

Saat rapat paripurna, Moeldoko berada di sisi kanan deretan kursi depan sedangkan AHY berada di belakangnya.

Kilas Balik Konflik AHY dan Moeldoko

Perseteruan antara AHY dengan Moeldoko yang terjadi pada beberapa tahun lalu dipicu konflik kepengurusan Partai Demokrat.

Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun YouTube-nya.

Dia menyampaikan, gerakan ini melibatkan lima orang, empat di antaranya merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, para elite tersebut akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Setelah itu, terjadi KLB Deli Serdang pada 5 Maret 2021 pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui proses voting.

Merespons hal itu, AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia kemudian mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama.

Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.

Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

AHY pada akhirnya tetap melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. Pada Pemilu 2024, partai ini kemudian mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demokrat sendiri akhirnya masuk ke lingkaran pemerintahan setelah sembilan tahun lamanya menjadi oposisi. AHY ditugasi oleh Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN.

(Tribunnews.com/Deni/Danang Triatmojo/Malvyandie Haryadi)