TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), yang salah satu pembahasannya ialah program makan siang gratis.

Program tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tindakan kabinet Jokowi membahas program makan siang gratis lantas mengundang sejumlah kritik dari pihak lain.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Benny Rhamdani, menilai tindakan pemerintah sangat aneh.

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurut Benny, mestinya program makan siang gratis Prabowo-Gibran tak dibahas oleh Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau secara ideal siapa yang berjanji dan berhutang adalah mereka yang membayar," ujar Benny.

Baginya, hal itu adalah bagian dari etika kenegaraan dalam penyelanggaraan sebuah negara.

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara."

"Kalaupun pada saatnya siapapun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," ujarnya.

Timnas AMIN

Senada dengan TPN Ganjar-Mahfud, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Billy David Nerotumilena, mengatakan tak seharusnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas oleh pemerintahan Jokowi.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Aneh Makan Siang Gratis Dibahas di Istana: Janji Prabowo yang Bayar Jokowi

Billy mengatakan bahwa Pemilu 2024 belum usai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara.

Apalagi, sambungnya, untuk menganggarkan sebuah program dibutuhkan kesepakatan dari parlemen.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata Billy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.

Lebih lanjut, Billy meminta Jokowi untuk segera mengatasi tingginya harga beras.

Sebab, apa yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo itu justru meningkatkan kebingungan masyarakat

Dia mengatakan kepentingan sekelompok elite mendahului masalah yang dihadapi rakyat.

Oleh sebab itu, dia menilai publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah yang sedang ada saat ini.

Jokowi Dinilai Sewenang-wenang

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai rapat Kabinet Indonesia Maju dengan membahas program makan siang gratis merupakan bukti kesewenang-wenangan Jokowi dalam menentukan program pemerintah.

"Jokowi sejak awal memang tidak miliki roadmap pembangunan sama sekali, ia bahkan seperti tidak mengerti bagaimana seharusnya membangun Indonesia secara sistematis."

"Pembahasan program capres-cawapres 2024 di Istana adalah tambahan bukti jika Jokowi memang sewenang-wenang dalam tentukan program pemerintah," kata Dedi saat dihubungi, Selasa.

Dia menyebut rapat itu merupakan bentuk keberpihakan dan intervensi Jokowi pada Pilpres 2024.

Atas hal itu, Dedi mengungkapkan keprihatinannya karena Presiden Jokowi menggadaikan wibawa negara demi kelangsungan kekuasaan keluarganya sendiri.

Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu semestinya tunduk kepada rancangan kerjanya sendiri yang sudah disetujui oleh parlemen.

"Bukan dengan membahas program capres. Ini sama saja Jokowi memfasilitasi program orang di luar struktur pemerintahan."

"Jika demikian yang terjadi, maka hak angket di DPR kian banyak mendapat materi untuk makzulkan Jokowi, atas dasar pelanggaran dan tidak patuh pada UU," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul: Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Jubir Timnas AMIN Billy David: Pemilu Belum Selesai.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Rahmat Fajar Nugraha)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)