TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, mendukung upaya pemerintah membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, melalui pendekatan tokoh Gereja.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, usai menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ada pun Philip Mar Mehrtens masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Kami setuju itu dan semua pendekatan yang peaceful, pendekatan yang damai, yang tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat Papua," kata Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) malam.

Lewat cara itu, PP Muhammadiyah berharap pilot Susi Air bisa segera dibebaskan.

Namun, jauh dari itu, PP Muhammadiyah menilai kompleksitas masalah Papua harus melibatkan semua pihak, dan menitikberatkan pada kesejahteraan.

Menkopolhukam Ungkap Pertemuannya dengan Tokoh Nduga Bahas Soal Pembebasan Pilot Susi Air

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, mengungkapkan telah bertemu dengan tiga tokoh dari Nduga, membahas pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, yang masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Meski tak secara gamblang mengungkap ketiga sosok itu, namun Hadi Tjahjanto mengatakan mereka ingin membantu upaya pembebasan pilot Susi Air.

Hal itu diungkapkannya usai bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) malam.

"Saya berbicara dengan tokoh ari Nduga, ada tiga dan memang mereka juga ingin membantu terutama adalah dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi mengatakan, pembebasan pilot Susi Air menggunakan pendekatan melalui tokoh agama, dalam hal ini tokoh Gereja.

Dia berharap dengan pertemuan tersebut bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa segera membebaskan pilot Susi Air.

"Namun tadi baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan, koordinasi. Saya kira di sana kita tidak menyebut penyandera ya tapi dengan masyarakat yang ada di sana," pungkasnya.