Interupsi saat Rapat Paripurna, Legislator PKS Tolak Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
Anggota DPR RI Fraksi PKS Fahmi Alaydrus menyampaikan penolakan, terkait rencana program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo pakai dana BOS.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Fahmi Alaydrus menyampaikan penolakan, terkait rencana program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penolakan itu disampaikannya saat melakukan interupsi, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
"Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS," kata Fahmi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Fahmi menjelaskan, biaya operasional sekolah seharusnya dipergunakan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Sebab masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia, mulai dari persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan.
"Amanah 20 persen biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan," ujar dia.
"Oleh karena itu kami sampaikan protes atas atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengatakan program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkat kan mutu pendidikan," imbuhnya.
Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Diambil dari Dana BOS, Ekonom: Pengaruhi Gaji Guru Honorer
Sehingga, kata Fahmi, wacana tersebut sudah menggelisahkan banyak pihak, terutama para tenaga pendidik.
Sebab itu, dia mendorong DPR RI melakukan pengawasan agar dana BOS tidak tergerus oleh program makan siang gratis.
"Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan," pungkasnya.