Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Pemberantasan Judi Online di ruang Rapat Nakula Lantai 6, Gedung A Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (23/4/2024).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga.

Para pejabat yang terpanta hadir di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada.

Hadir juga Wamenlu Pahala Nugraha Mansury, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, dan Sekretaris Kompolnas Benny J Mamoto.

Selain kementerian dan lembaga tersebut, hadir pula perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya Kemensos, Kemenag, Kemendagri, BIN, Kemendikbud, dan Kemenkeu.

Rapat berlangsung tertutup dimulai sekira pukul 13.30 WIB.

Diberitakan sebelumnya pemerintah akan membentuk satuan tugas atau Satgas pemberantasan judi online. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Satgas bukan dibentuk karena penindakan yang dilakukan selama ini tak efektif.

Budi mengatakan bahwa Satgas dibentuk agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara komprehensif.

Hal itu disampaikannya usai rapat intern pemberantasan judi online di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (18/4/2024).

"Bukan ngga efektif, kan tugas kita takedown doang, duitnya dari mana? Pak OJK bisa blokir tuh rekening. Tapi membuka atau membekukan rekening kan ga bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif," kata dia.

Hal senada disampikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Mahendra mengatakan bahwa pembentukan Satgas karena aktivitas judi online terdiri dari berbagai lapisan.

Misalnya, lanjut dia, aktivitas judi online di Indonesia dijalankan melalui server yang berada di luar negeri. 

Selain itu transaksi keuangannya juga tidak semuanya menggunakan rekening bank.

"Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, di lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank. Ada yang perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank. Termasuk apabila dilakukan pemindahan buku dan lain-lain," kata dia.

Ia mengatakan pembentukan Satgas dilakukan agar penindakan judi online terus berlanjut hingga menyentuh akarnya. Sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tuntas.

"Lapisan berikutnya ini juga harus diselesaikan sehingga tak ada ruang kosong yang terus terjadi. Bukan berarti sekarang yang dilakukan itu efektif atau tidak tapi setelah itu apalagi? Karena kan persoalan dasarnya kita lihat sendiri belum terselesaikan menyeluruh," kata dia.

Baca juga: Remaja Usia 17-20 Tahun Sasaran Empuk Sindikat Judi Online, 5.000 Rekening Diblokir

OJK, kata Mahendra, telah memblokir 5 ribu rekening yang berkaitan dengan judi online dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Namun, lanjut dia, untuk memberantas judi online tidak cukup hanya dengan pemblokiran rekening perlu adanya tidak lanjut sehingga dibutuhkan adanya Satgas.

"Memang kalau di kami selama ini bekerja erat dengan Menkominfo jadi langsung apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online kami langsung blokir. Jumlahnya sekitar 5 ribu rekening dalam beberapa bulan ini," kata dia.