TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menghadiri undangan acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-22 yang digelar Sabtu (27/4/2024)  di Jakarta.

Ketidak hadiran Prabowo itu disebut-sebut sebagai sinyal menolak PKS ikut dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Padahal dalam acara itu,  PKS sudah menggelar karpet merah di kantornya.

Baca juga: PKS Sudah Gelar Karpet Merah Tapi Prabowo Tak Hadir, PKB Tanpa Karpet Merah

Berselang kemudian, Partai Gelora tegas menyatakan penolakannya terhadap PKS ikut koalisi Prabowo-Gibran.

2 Alasan PKS Sulit Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PKS sulit diterima oleh Prabowo  masuk ke dalam pemerintahannya dengan dua alasan yakni:

Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.

"Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ucap dia dikutip dari Kompas.com.

Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.

Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.

"Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo.

Sementara itu, PKB dan Nasdem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.