TRIBUNNEWS.COM - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih usai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) lalu dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Adapun salah satu program yang kerap digemborkan Prabowo-Gibran semasa kampanye Pilpres 2024 adalah program makan siang gratis.

Bahkan, program ini sempat disimulasikan di SMPN 2 Curug, Tangerang pada akhir Februari lalu dan turut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto.

Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo pun menjelaskan terkait cara pengimplementasian program makan siang gratis tersebut.

Drajad mengungkapkan bahwa diterapkannya program makan siang gratis tergantung apakah program tersebut masuk dalam anggaran APBN 2024.

Jika termasuk, kata Drajad, program makan siang gratis akan diterapkan pasca Prabowo-Gibran dilantik yaitu sekitar bulan November atau Desember 2024.

"Pak Prabowo kan akan dilantik 20 Oktober. Ada sisa waktu dua bulan lebih sedikit. Kalau memang nomenklatur di APBN 2024 memungkinkan, maka akan dicoba di November dan Desember," katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube Tribunnews yang dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Drajad pun menuturkan, hingga saat ini, nomenklatur terkait penganggaran program makan siang gratis memang belum masuk dalam APBN 2024.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun, Bulog Bisa Penuhi?

Namun, sambungnya, hal tersebut merupakan wewenang dari Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Prabowo-Gibran.

"Kalau memang ada (anggarannya), pasti akan langsung dilaksanakan," kata Drajad.

Kendati demikian, Drajad menyebut program makan siang gratis sudah masuk dalam RAPBN 2025.

Sehingga, jika tidak dimungkinkan program makan siang gratis untuk dilakukan pada akhir 2024, maka dipastikan akan diimplementasikan pada awal tahun 2025.

"Tapi kalau tidak ada (dalam nomenklatur APBN 2024), itu kan sudah disiapkan dalam RAPBN tahun 2025. Jadi saya rasa 1 Januari 2025, pasti akan dieksekusi," jelasnya.

"Cuma berapa, daerah mana saja, tentu tergantung ruang fiskal yang tersedia, tergantung prioritasnya," sambung Drajad.

Dia pun mengungkapkan kemungkinan daerah prioritas yang akan menerima program makan siang gratis adalah daerah tertinggal, termiskin, dan terluar (3T).

"Nanti dari 82,9 juta anak sekolah itu, berapa yang akan dilakukan di tahun 2025. Itu nanti tergantung pembahasan RAPBN 2025 dan nanti tergantung pembahasan di DPR," pungkas Drajad.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)