TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak merespons ucapan presiden terpilih 2024-20029 Prabowo Subianto agar pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama agar tak mengganggu saat dirinya menjabat.

Tribunnews.com, menghimpun lima komentar dari politisi hingga pengamat politik terkait ucapan Prabowo tersebut.

Diektahui Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang.

Eks Danjen Kopassus itu pun meminta pihak itu tidak mengganggu saat dirinya sudah dilantik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Bimtek dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.

Mulanya, Prabowo berbicara dirinya ingin bekerja sama dengan berbagai latar belakang untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Hal ini bisa tercapai jika semua pihak bisa bersatu.

"Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerja sama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu," ucap Prabowo.

Lalu, Prabowo pun menyinggung pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang. Dia pun meminta pihak itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan," katanya.

"Silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan agar nantinya tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan.

"Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," ujarnya.

1. Adian Napitupulu sebut bahaya

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, memberikan komentar mengenai pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang berujar supaya pemerintahannya nanti jangan diganggu.

Adian mengatakan, menggunakan kata 'mengganggu' itu sangat subjektif karena tidak ada alat ukurnya.

"Enggak ada yang bisa baca. Enggak ada, karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif, enggak ada alat ukurnya," tutur Adian dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (15/5/2024).

Ia lantas menyebut, berbahaya ketika berbicara mengenai hubungan antara anak bangsa dengan alat ukur yang subjektif.

Menurut Adian, mengganggu dan terganggu itu tidak ada alat ukurnya.

"Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Itu kan enggak ada alat ukurnya," ujar Adian.

"Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif."

"Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Enggak ada," sambungnya.

Oleh sebab itu, ucap Adian, hal tersebut menyebabkan menjadi bebas tafsir.

Baca juga: Prabowo Enggan Pemerintahannya Diganggu, PDIP: Enggak Pantas, Menakut-nakuti

"Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada. Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir."

"Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan a dan b, c segala macam kita mengategorikannya kritik, Prabowo bisa mengategorikan itu mengganggu dan apa alat ukurnya, ya, dia sendiri yang tahu," terangnya.

Adian menegaskan bahwa pernyataan mengganggu itu tidak pantas dilontarkan dan punya potensi mengintimidasi.

"Tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, ya, menurut saya itu enggak pantas."

"Enggak pantas, enggak pantas, enggak tepat. Menakut-nakuti dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh," terangnya.

2. Habiburokhman jelaskan maksud pernyataan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut tak ada maksud apa-apa soal pernyataan tersebut

"Itu pernyataan normatif tidak tendensius ke mana pun," kata dia kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).

Habiburokhman mengatakan Prabowo menghendaki menjalin kerja sama dengan semua pihak di pemerintahannya kelak.

"Apakah di dalam pemerintahan atau di luar kemerintahan tidak ada masalah selama tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan rakyat," ujar dia.

Namun, dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Prabowo mengingatkan pihak yang tidak mau bekerja sama di dalam pemerintahan.

"Jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik mengganggu pelayanan rakyat," tandas dia.

3. Pengamat sebut ucapan Prabowo multitafsir

Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan menilai Prabowo masih berusaha keras untuk merangkul lawan politik bekerja sama untuk membangun bangsa.

Menurutnya, upaya itu langsung dilakukan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024.

Yusak melihat kemudian ada partai politik yang tidak mau bergabung membangun bangsa itulah fakta dinamika poltik yang terjadi.

“PDI Perjuangan menunjukkan kesan tidak ingin bergabung dengan pertimbangan politik tertentu dan belakangan sikap Pak Ganjar menyatakan akan menjadi opisisi,” ucap Yusak kepada Tribunnews.com, Jumat (10/5/2024).

Meskipun sikap resmi PDI Perjuangan baru akan diputuskan pada Rakernas nanti.

Sebetulnya diksi Prabowo tidak ingin pemerintahannya diganggu itu multitafsir.

Dalam artian pihak yang menolak ini tentu tidak menghambat seluruh program pembangunan bangsa ke depan.

“Saya kira warning Pak Prabowo harus ditafsirkan sebagai upaya beliau untuk mulai bekerja melibatkan semua komponen anak bangsa termasuk semua entitas politik,” ucapnya.

Yusak lebih senang memaknai bahwa Prabowo sudah berikhtiar mengajak tetapi kalau toh tidak mau ya sudah.

Dalam bahasa Pak Prabowo jadilah penonton yang baik, bukan penonton yang menghambat.

Baca juga: PKS: Pemerintah Jangan Diganggu, Cukup Dikontrol

“Kecuali Pak Prabowo tidak mengajak itu lain lagi konteksnya (dalam hal anggapan pemimpin otoriter),” ucapnya.

4. Mardani PKS sebut cukup dikontrol

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons pernyataan Prabowo, yang meminta pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama agar tak mengganggu pemerintah.

Menurut Mardani, pemerintah hanya cukup dikontrol.

"Pemerintah jangan diganggu. Kontrol saja," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

Mardani menilai fungsi kontrol terhadap pemerintah perlu diperkuat.

"PKS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi selalu istiqomah jadi oposisi yang kritis tapi konstruktif," tandasnya.

5. PKB Khawatir 

Kritik juga disampaikan politisi PKB, Luluk Nur Hamidah.

Dalam acara tersebut, Luluk mengaku khawatir dengan pernyataan Prabowo itu.

"Agak sedikit mengkhawatirkan yang disampaikan pak Prabowo," ucap Ketua DPP PKB tersebut.

Menurut Luluk, pernyataan Prabowo itu bisa menjadi sinyal apakah pemerintahan mendatang dapat menerima kritik atau tidak.

Ia pun berujar, tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah.

"Apakah beliau akan benar-benar sanggup melihat berbagai dinamika sosial politik di mana orang pasti akan punya sikap yang berbeda dengan pemerintah, dan tentu juga kritik dalam berbagai dimensinya juga sangat mungkin terjadi," papar Luluk. (*)