Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim mengatakan usulan anggota komisi II DPR RI fraksi PDIP, Hugua agar money politics alias politik uang dilegalkan hanya sarkasme.

"Yang bersangkutan menyampaikan pernyataan tersebut tidak lebih mengarah ke sarkasme," kata Chico kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Hugua Minta KPU Legalkan Politik Uang dalam Pemilu

Menurut Chico, Hugua sangat muak dengan maraknya praktik politik uang selama musim kampanye atau tahapan Pemilu 2024.

"Dan tidak ada penindakan dan bahkan terkesan adanya pembiaran oleh pihak penyelenggara Pemilu dan aparat," ujarnya.

Bahkan, kata dia, di berbagai tempat praktik politik uang disinyalir tidak hanya dilakukan kandidat, namun juga aparat pemerintahan.

"Praktik sogok menyogok yang begitu lazim terjadi di negeri ini sudah pada taraf yang memprihatinkan, dari mulai membeli suara rakyat hingga membeli predikat WTP dari oknum BPK," ucap Chico.

Chico berharap kegagalan pemerintahan saat ini memberantas praktik tersebut tidak menjadi bagian dari keberlanjutan kepemimpinan yang akan datang.

Usulan melegalkan politik uang ini disampaikan Hugua dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan Komisi II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Praktik Politik Uang Disebut Berjalan Secara Gila-gilaan di Pemilu 2024

Hugua meminta KPU membuat peraturan untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi Pemilu.

"Tidak kah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?" ucapnya.

Menurut Hugua, politik uang adalah keniscayaan dan anggota DPR bisa saja tak terpilih tanpa politik uang.

"Karena money politics ini keniscayaan, kita juga tidak (terpilih tanpa) money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda," ujarnya.

Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara ini meminta KPU melegalkan politik uang dengan batasan tertentu.

"Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum Rp 20.000 atau Rp 50.000 atau Rp 1.000.000 atau Rp 5.000.000," ungkapnya.

Hugua menegaskan Pemilu selama ini seakan-akan kontestasi para saudagar karena politik uang sangat masif.