TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite mengapresiasi kinerja BP2MI di bawah kepemimpinan Benny Ramdani utamanya konsistensi memberantas mafia pengiriman Pekerja Migran Ilegal yang selama ini menjadi persoalan utama dan krusial dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Meski diakui mengalami banyak tantangan, Arnod menilai keseriusan BP2MI memberantas mafia ini patut diapresiasi sembari memastikan dukungan semua kalangan agar agenda ini bisa berjalan dengan baik.

"Karena tentu saja pekerjaan besar ini tidak bisa jalan hanya oleh BP2MI saja. Butuh Kepolisian, TNI, BIN, Jaksa , Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan banyak lainnya yang siap bergandengan tangan membersihkan mafia-mafia ini. Selama ini kita melihat komitmen BP2MI sudah bagus tinggal dukungan stakeholder lainnya," ungkap Arnod yang pekan lalu mengunjungi Benny di Kantor BP2MI, Jakarta.

Disampaikan Arnod, dalam kunjungan kali ini Kepala BP2MI memperlihatkan cara kerja Commad Centre untuk mendapatkan penjelasan real time terkait PMI.

"Kami melihat banyak yang beliau lakukan dalam rangka kemajuan besar di BP2MI. Salah satunya ya Command Center ini," jelas Arnod.

Menurut Arnod, pokok persoalan masalah PMI selama ini terjadi sejak pemberangkatan yang Non Prosedural yang cenderung pada TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). 

Dan pada saat yang sama Pemerintah baru bergerak ketika sudah ada yang menjadi korban sementara akar persoalan terjadinya TPPO dan pencegahan masih minim perhatian. 

"Artinya soal di hulunya kita abaikan yaitu saat pemberangkatan. Itu harusnya jadi perhatian. Termasuk tentunya bagaimana pemerintah kita mengurai benang kusut kemiskinan, pendidikan yang rendah, konflik rumah tangga dan perceraian, yang  rentan dimanfaatkan para pelaku kejahatan menggunakan modus iming-iming menggiurkan, menawari sejumlah korban menjadi pekerja migran ilegal," jelas Arnod.

Dalam kerangka ini, lanjut Arnod pihaknya siap berkolaborasi dengan BP2MI untuk melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat agar waspada dengan berbagai upaya perekrutan PMI dengan iming-iming tertentu.

"Karena ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi menjadi PMI, inilah yang menjadi celah bagi para pelaku kejahatan melakukan perekrutan terhadap para korban. Sementara di sisi lain tindakan hukum bagi para pelaku serta adanya keterlibatan oknum 'aparat' belum maksimal kita lakukan," ucap Arnod.

Sementara itu pada sisi yang lain adanya regulasi yang masih tumpang tindih antara pihak regulator, yakni kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai operator yang mengakibatkan sulit dan berbelitnya proses pada Pra Penempatan bagi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) terutama di daerah.

"Kami selama ini mengikuti kinerja BP2MI dan peta masalahnya sudah dipastikan semua, sekarang tinggal bagaimana eksekusinya. Ini kami apresiasi Kepala Pak Benny dan mendorong agar stakeholder yang lain ikut mendukung kerja baik ini," tukasnya.

Dia berharap agar PMI terus mendapat perhatian dari Pemerintah  terutama pelindungan, regulasi dan penghargaan sebagai pahlawan devisa Negara terbesar Kedua setelah Minyak dan gas.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan serikat pekerja Persatuan Indonesia ( DPN BASPERINDO) itu menegaskan Pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa Negara ke -2 setelah minyak dan gas wajib negara memberikan perlindungan dan penghormatan.

Baca juga: Arnod Sihite Sebut Banyak Anggota DPR Terpilih Produk KKN, Demokrasi dalam Ancaman Serius

"Tentu saja kami berharap ke depan BP2MI lebih maju, tetap terhormat menjadi lembaga yang kuat, tangguh untuk memastikan kesejahteraan PMI. Negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja melawan sindikat penempatan tenaga kerja Ilegal," pungkasnya.