Pembelaan SYL Soal Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Sebut Ekonomi Terancam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan pembelaan soal kunjungannya ke luar negeri dalam rangka pekerjaan di Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL mengungkapkan hal itu saat Majelis Hakim memberinya kesempatan untuk menangapi keterangan para saksi di persidangan.

Diketahui dalam sidang kali ini, jaksa menghadirkan sejumlah saksi di antaranya Protokol Menteri Pertanian, Rininta Octarani; Staf Biro Umum dan Pengadaan/ Panitera Staf Khusus Mentan, Rio Nugraha; Ketua Tim Ketatausahaan Sekjen dan Staf Ahli Menteri, Firmansyah.

Kemudian Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, Zulkifli; Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Fadjry Djufry; Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bekti Subagja.

Selanjutnya, Direktur PT Haka Cipta Loka dan CV Haka Loka, Hendra Putra; serta Direktur CV Maksima Selaras Budi, Fajar Noviansyah.

Baca juga: Saksi Sebut Ada Grup WA Saya Ganti Kalian, Anggotanya SYL hingga Ajudan Eks Mentan

Pemeriksaan delapan saksi ini merupakan lanjutan dari agenda sidang yang belum rampung pada pekan lalu.

Dalam tanggapannya, SYL mengungkapkan kondisi perekonomian di Indonesia sedang tidak baik saat itu, sehingga diperlukan perjalanan dinas.

"Sebenarnya ini memang karena ada suasana dan kondisi Indonesia yang tidak seperti yang kita rasakan hari ini, bapak. Itu suasana mencekam, ekonomi terancam," ujar SYL dalam persidangan Senin (27/5/2024).

Dia juga menyinggung soal dampak dari kinerjanya, termasuk melalui perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca juga: Terungkap Nama Grup Whatsapp Protokoler Eks Mentan SYL: Saya Ganti Kalian

Menurutnya pertumbuhan di Kementan cenderung tinggi dibanding kementerian lain saat itu.

"Dan 3 tahun yang tumbuh hanya Kementerian Pertanian, 18,2 persen. Yang lain minus bapak," kata SYL.

Perjalanan dinas pula kata SYL merupakan diskresi menteri, sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Kabinet.

"Untuk pejalan dinas itu, memang disepakati dalam kabinet oleh semua menteri untuk melakukan diskresi kalau emang ini memang untuk kepentingan rakyat," ujarnya.