"Apabila mandat tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," sambung Agus.

Pada tingkat 1 pledging saat ini, kata Agus, beberapa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran.

Untuk dokumen yag menjadi tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of orginization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.

Saat ini, kata Agus, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.

Namun demikian, kata Agus, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Hal tersebut, kata Agus, di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masig diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.

Selain itu, kata dia, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.

Ia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.

Kementerian tersebut di antaranta Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes.

Rapat dilaksanakan pada 27 Mei dan 3 Jumi 2024 di Jakarta.

Ia melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini nerupakan misi Joint Humanitarian Operation.

Tentunya, kata dia, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata Agus.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," sambung dia.

Ia menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.

Mabes TNI, kata dia, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB.

"TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," kata Agus.