TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) era pemerintahan Presiden Jokowi jilid satu sekaligus pencetus Ibu Kota Nusantara (IKN), Andrinof Chaniago mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Bambang Susantono tidak mau ambil risiko saat masih menjadi Kepala Otorita IKN.

Andrinof mengungkapkan, pembangunan seperti IKN tidak bisa disamakan dengan perang.

Menurutnya, pernyataan Luhut itu muncul dikarenakan dia berlatar belakang militer sehingga pemikirannya hanya sebatas ‘hidup atau mati’.

“Kekeliruan elit politik, terutama yang background-nya militer, melihat masalah pembangunan sama dengan masalah perang. Jadi hitung-hitungan hidup atau mati, kita membunuh atau dibunuh,” katanya dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV seperti dikutip pada Jumat (7/6/2024).

Andrinof menegaskan, pembangunan harus dipersiapkan dengan matang alih-alih mengambil risiko tanpa perhitungan.

Dia mengungkapkan banyak aspek yang harus diperhitungkan dalam pembangunan seperti faktor sosial hingga kemasyarakatan.

Sehingga, tegas Andrinof, pembangunan tidak bisa dilakukan dengan cara membuat keputusan cepat tanpa perhitungan.

“Untuk masalah pembangunan, tidak bisa dengan cara berpikir seperti itu. Membuat keputusan untuk pembangunan, itu perlu perhitungan yang kompleks.”

“Maka, dalam mengurus pembangunan itu tidak bisa harus ada keputusan cepat, nggak bisa. Karena konsekuensinya panjang, masalah tidak selesai-selesai,” kata Andrinof.

Baca juga: Pembangunan IKN Tepat Waktu Jadi Langkah Penting untuk Masa Depan Indonesia

Ia lalu mencontohkan terkait pembebasan lahan untuk kebutuhan IKN yang tidak bisa dilakukan dengan cara main paksa.

Andrinof menegaskan, pemerintah harus melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku alih-alih melakukan pemaksaan atas nama kepentingan umum.

“Itu tetap butuh proses (pembebasan lahan). Nggak bisa, nanti orang pakai aturan, nanti pemerintah bisa terdesak kan sudah jelas di aturan,” jelasnya

Luhut Kritik Kepemimpinan Bambang, Dianggap Tak Miliki Keberanian

Sebelumnya, Luhut buka suara terkait mundurnya Bambang sebagai Kepala Otorita IKN.

Dia mengungkapkan sebenarnya Otorita IKN menjadi organisasi kuat karena seluruh aturan pendukung untuk membuat kebijakan sudah tersedia.

Luhut pun menganggap, dengan segala aturan yang tersedia, Bambang justru memiliki masalah kepemimpinan.

“Menurut saya (otorita) IKN itu semua undang-undang yang dibutuhkan jadi organisasi yang kuat itu dia punya, kasarnya dia bikin keputusan apa saja itu jalan gitu.”

“Itu menyangkut leadership aja kita, nggak bisa bicara aib orang lah,” kata Luhut dalam talkshow di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa (4/6/2024) kemarin.

Luhut mengatakan, masalah utama yang dimiliki Bambang dalam bidang kepemimpinan adalah tidak berani mengambil keputusan meski memiliki kewenangan kuat.

Baca juga: Infrastruktur IKN Habiskan Rp 37 T, Paling Banyak untuk Bangun Akses Jalan

Dia pun mengaku kesal dengan sikap Bambang tersebut.

“Kan sudah ada kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesal aja lihatnya gitu lho,” tegas Luhut.

Luhut mengatakan, salah satu permasalahan yang masih dihadapi di IKN adalah soal lahan.

Dengan masalah tersebut, Luhut menilai Bambang tidak berani mengambil keputusan meski ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa diambil.

“Ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana. Tapi nggak bisa buat keputusan ya nggak bisa jalan itu.”

“Sederhananya itu lah. Di balik layar kita bicara nanti,” pungkas Luhut.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Artikel lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara