TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan.

IUP ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah emoh tergesa-gesa menindaklanjuti izin mengelola tambang yang diberikan Jokowi.

Hal itu juga disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir saat memberikan pidatonya dalam acara Milad dan sidang senat terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Sukabumi, Jabar, Kamis (13/6/2024) kemarin.

Menanggapi itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang untuk Ormas Keagamaan.

Menurut Eddy sikap Ketua Umum Muhammadiyah menunjukkan kehati-hatian dengan mempertimbangkan peran dan kompetensi Muhammadiyah di bidang dakwah, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Alhamdulillah saya bersyukur pandangan Pak Haedar senafas dengan kami bahwa kesempatan ini harus di approach secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang," kata Eddy di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Bagi Eddy yang juga merupakan Pimpinan Komisi VII DPR RI ini, pernyataan Haedar Nashir merupakan refleksi dari peran Muhammadiyah selama ini yang konsisten menyerukan kebaikan, kemanfaatan dan kelestarian lingkungan.

"Kiprah dan reputasi Muhammadiyah selama ini yang konsisten dalam menyerukan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan aksi-aksi nyata menyelamatkan lingkungan,"

"Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian ketika menerima kesempatan untuk mengelola izin pertambangan," lanjutnya.

Eddy berharap, sikap Muhammadiyah yang mengedepankan asas kehati-hatian ini bisa menjadi teladan untuk menyikapi aturan izin tambang untuk Ormas Keagamaan.

"Walaupun sudah terbukti sukses mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, Muhammadiyah sangat prudent dan menerapkan asas kehati-hatian meski pintu terbuka lebar untuk mengelola izin pertambangan," jelasnya.

Secara khusus, Eddy kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan yang selama ini merupakan teladan dan panduan untuk masyarakat.

Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Mulanya, Haedar membahas ekonomi yang harus diurus. Kemudian, dia juga menyinggung sumber daya alam untuk dirawat, termasuk pertambangan yang harus dikelola.