TRIBUNNEWS.COM - Partai Gerindra mengakui adanya bagi-bagi jabatan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat menanggapi pertanyaan awak media pada Selasa (18/6/2024).

Diketahui, baru-baru ini kader Gerindra, Fuad Bawazier dan Simon Aloysius Mantiri ditunjuk menjadi komisaris BUMN.

“Tentunya kita melihat komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu."

"Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa, jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi, kan gitu?" kata Dasco dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Dasco memastikan bahwa kader Gerindra yang ditunjuk menjadi petinggi di BUMN mempunyai kapasitas dan keilmuan.

Fuad diberikan tugas menjadi komisaris utama di BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Ia ditetapkan sebagai Komisaris Utama MIND ID lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada Senin (10/6/2024).

Adapun Simon ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang mengundurkan diri karena ingin fokus mendukung calon presiden dan calon wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Penunjukkan Simon sebagai Komut Pertamina dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina pada Senin (10/6/2024).

Baca juga: Mulai Kocok Ulang Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Sudah Dapat 4 Kursi: Kami Butuh Dukungan Politik

Disebut Hal Wajar

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan fenomena bagi-bagi jabatan merupakan hal wajar.

Apalagi dalam awal pemerintahan baru.

Menurutnya, bagi-bagi jabatan ini sudah terjadi sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Lihat yang begini kan fenomena tiap awal pemerintahan pasti ada."

"Zaman Pak SBY juga ada hal yang sama diributin, zaman awal Pak Jokowi demikian juga," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Terkait pengangkatan para kadernya, Habiburokhman meminta masyarakat menilai sendiri kinerjanya.

"Kan rakyat yang akan menilai. Nanti rakyat yang menilai apakah memenuhi kriteria, kualitas yang bener atau nggak nanti kan bisa dinilai oleh rakyat," ungkap Habiburokhman.

Sementar aitu, staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, penunjukkan komisaris bisa diambil dari berbagai latar belakang, dengan syarat memiliki kompetensi yang sesuai.

"Yang pertama, yang pasti kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada."

"Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Arya, Kamis (13/6/2024).

Arya juga menyebut hal ini wajar karena tidak ada larangan terkait dengan latar belakang politiknya.

"Soal (pendukung) 02 (Prabowo-Gibran), gini kita pokoknya lihat, yang pasti namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah."

"Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, enggak ada larangan," sambung Arya.

Menurutnya, latar belakang politik disebut sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di BUMN.

Hal ini karena BUMN merupakan perusahaan negara.

Untuk itu, lanjut Arya, keputusan langkah bisnis perusahaan pelat merah perlu dukungan politik.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim/Seno Tri Sulistiyono)(Kompas.com /Yefta Christopherus Asia Sanjaya)