TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024), sehingga down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta investigasi terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan [investigasi] oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ungkap Wapres di Tangerang, Senin (24/06/2024).

Agar kejadian tersebut tidak terulang, lanjut Wapres, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi. 

“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya. 

Salah satunya, sebut Wapres, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer. 

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tegasnya. 

Baca juga: DPR akan Panggil Menkominfo soal Server PDN Diduga Diserang Ransomware

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN.

“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/06/2024).