TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegur pemerintah buntut pusat data nasional (PDN) diretas dan tidak adanya bakc up data. 

Hal tersebut Meutya sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memang tak menampik bahwa pihaknya yak memiliki back up data.

Buntutnya, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan dan bisa membuat negara mengalami kerugian besar.

Meutya menegaskan bahwa persoalan tidak adanya back up data sistem PDN yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan. 

Kominfo dan BSSN pun dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Sentilan Meutya ini mulanya menanggapi penjelasan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburia. 

Hinsa menyebut, peretasan ini karena memiliki masalah dalam tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa dalam rapat, Kamis. 

Meutya langsung menimpali Hinsa dengan menegaskan persoalan peretas PDN bukan lah perihal tata kelola. 

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak," ujar Meutya.

Baca juga: PDN Diserang Ransomware: BSSN Disindir Seperti Peramal Mama Lauren, Menkominfo Didesak Mundur

"Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia."

"Yang paling patuh Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?" imbuh Meutya.

Diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber dengan "Ransomware" pada Kamis (20/6/2024).

Akibat peretasan ini setidaknya data di 282 kementerian/lembaga terkunci. 

Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau senilai Rp131 miliar untuk membuka data yang diretas. 

"Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Rabu (26/6/2024).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian/lembaga. 

Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

"Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong. 

Meski demikian, Usman tak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya 

Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih per akhir Juni 2024.

"Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)