Komisi I DPR: Perang Siber Sudah Dimulai dan Kita Kalah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, menyebut peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) sementara menunjukkan peperangan dunia siber sudah dimulai dan Indonesia telah kalah lebih dulu.

“Saya mengatakan perang siber sudah dimulai dan kita sudah kalah dalam perang ini,” kata Sukamta dalam diskusi daring bertajuk ‘Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?’ pada Sabtu (29/6/2024).

Peretasan PDN sementara di Surabaya dinilai jadi bentuk tercurinya emas batangan 24 karat dan berlian dari dalam brankas. Pasalnya, PDN merupakan obyek vital nasional yang berisi data-data negara dan pemerintahan di 282 instansi. 

Data nasional itu berisi data perihal sosial, ekonomi, keuangan, sumber daya negara, kesehatan, hingga keamanan dan pertahanan negara. Bahkan lanjutnya, mungkin saja data di dalam PDN juga berisi proses kerja aparat keamanan, jumlah dan posisi alutsista, hingga sebaran kapal laut. 

Ditambah selain PDN yang diretas, data intelijen milik TNI dan Polri juga diperjualbelikan di dark web atau situs gelap.

Sehingga kata Sukamta, jika brankas berisi data vital itu bisa dibobol dan diakuisisi oleh negara yang menyewa peretas tersebut, maka ia menyimpulkan Indonesia sudah kalah dalam peperangan siber antar negara.

“Kalau data - data ini sudah diakuisisi satu pihak, suatu negara, sudah mengerti pola budaya, kapasitas keamanan, pertahanan, keuangan, ekonomi, perilaku WNI, saya kira ini akan berimbas kepada keamanan nasional. Saya mengatakan perang siber sudah dimulai dan kita sudah kalah dalam perang ini,” jelas dia.

Baca juga: Sosiolog Duga Judi Online di Kalangan Anggota DPR Hanya untuk Refreshing

Sebagaimana diketahui Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya diketahui menjadi sasaran serangan peretas dengan menggunakan Brain Cipher Ransomware yang merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0.

Peretas pun menyandera data dalam Pusat Data Nasional sementara yang terletak di Surabaya, dan meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar untuk bisa dibebaskan.

BSSN pun mengakui bahwa hanya 2 persen data di PDNS Surabaya yang telah terbackup (rekam cadang) di PDN Batam. 

Kekinian, server untuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan layanan Keimigrasian Kemenkumham serta BPJS Ketenagakerjaan juga terkena retas.